InsidePolitik–Bawaslu Bandar Lampung menggandeng organisasi perempuan dalam pembentukan posko pengaduan pelanggaran pilkada.
“Pada intinya dalam kegiatan sosialisasi pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah ini, target sasarannya bermacam-macam seperti penyandang disabilitas, pemilih pemula, organisasi kepemudaan, dan organisasi perempuan,” ujar Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Bandarlampung Muhammad Muhyi.
Ia mengatakan pihaknya pun telah menandatangani nota kesepahaman dengan organisasi perempuan serta organisasi kepemudaan di kota setempat untuk ikut serta dalam mengawasi pemilihan kepala daerah.
“Selain menandatangani nota kesepahaman dengan perwakilan organisasi perempuan serta organisasi kepemudaan, hasil akhir dari kegiatan ini adalah menjalin kerjasama dengan mereka. Agar sekretariatnya dapat digunakan menjadi posko aduan pelanggaran pemilihan kepala daerah,” ucap dia.
Menurut dia, kerjasama tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan indikasi pelanggaran dalam tahapan pemilihan kepala daerah yang terjadi di sekitar lingkungannya dengan mudah serta cepat.
“Jadi organisasi perempuan serta organisasi kepemudaan ini menjadi kepanjangan tangan Bawaslu, saat menerima laporan dari masyarakat bisa langsung disampaikan ke kami. Untuk itu kami sudah membagikan spanduk yang menunjukkan bahwa sekretariat mereka menjadi posko aduan juga,” tambahnya.
Dia mengharapkan dengan keterlibatan organisasi perempuan dan organisasi kepemudaan dalam mengawasi tahapan pemilihan kepala daerah dengan menerima pengaduan langsung dari masyarakat, dapat mewujudkan pemilihan kepala daerah yang baik.
Sementara itu, Ketua Sebay Lampung Reni Mutia mengatakan bahwa hal ini menjadi bagian dari kesetaraan perempuan.
“Saat ini selain kesetaraan bagi perempuan, perlu juga keadilan sebagai fokusnya saat ini. Dimana peran perempuan ada dimanapun termasuk dalam pemilihan kepala daerah kali ini,” ujar Ketua BEK SP Sebay Lampung Reni Mutia.
Ia mengatakan posisi perempuan dalam pemilihan kepala daerah 2024 tidak hanya hadir secara fisik untuk memenuhi kuantitas yang diperlukan, akan tetapi juga memerlukan keadilan dalam diberikannya peran bagi perempuan untuk ikut serta dalam setiap tahapan.
“Jadi yang kita tuntut bukan hanya kuantitasnya saja tetapi juga kualitas kami perempuan dalam berperan di dalam pemilihan kepala daerah ini,” tambahnya.
