InsidePolitik–Hanya dihadiri 86 orang, rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada menjadi UU batal digelar hari ini, Kamis (22/8/2024).
Sebelumnya, rapat sempat ditunda 30 menit menunggu para anggota dewan yang hadir, Kamis (22/8).
Tapi sampai masa penundaan habis, namun jumlah yang hadir tak bertambah sehingga akhirnya rapat dibatalkan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang menjadi pimpinan rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada mengatakan rapat harus dibatalkan lantaran tidak memenuhi kuorum.
“Setelah diskors 30 menit, peserta rapat tidak memenuhi kuorum sehingga sesuai dengan aturan yang ada rapat itu tidak bisa diteruskan,” kata Dasco di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (22/8).
“Sehingga pelaksanaan hari ini pengesahan revisi UU Pilkada, otomatis tidak bisa dilaksanakan,” sambungnya.
Ia mengatakan bahwa anggota dewan yang hadir di bawah 100 orang sehingga pengesahan RUU Pilkada tidak dapat dilaksanakan.
“Jadi hadir fisik ini ada 86 orang,” katanya.
Dasco menambahkan sidang ditunda sampai nanti DPR melakukan rapat pimpinan dan badan musyawarah lagi untuk dapat mengesahkan RUU Pilkada.
“Kalau sidang hari ini kita tunda, kita rapimkan lagi, kita bamuskan lagi. Jadi pada hari ini kita DPR mengikuti aturan yang ada sehingga pengesahan tidak dapat dilakukan,” terangnya.
Sementara itu, menanggapi sikap DPR yang terkesan ugal-ugalan merevisi RUU Pilkada dan tak mengindahkan putusan MK ini dibalas dengan upaya aksi dari BEM SI serta aliansi buruh dan nelayan yang akan menggelar aksi di Gedung DPR Kamis (22/8/2024).
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) siap kepung gedung DPR sebagai bentuk aksi dari sikap DPR dalam RUU Pilkada.
“Walau memang bicara tentang isu ini tidak lebih agitatif atau tidak lebih besar simpatinya dibanding isu kenaikan BBM, kenaikan pangan, karena langsung dirasakan oleh masyarakat sipil atau menengah ke Bawah,” kata Koordinator BEM SI, Noval.
“Tapi yang jelas, walaupun perut kita kenyang, tapi konsepsi bernegara kita hancur, bahkan dihancurkan oleh orang nomor satu di Indonesia, rasa-rasanya negeri ini tidak lagi ada harganya,” sambungnya.
