InsidePolitik–Wakil Ketua DPR Dasco menegaskan pembatalan revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada atau RUU Pilkada. Detik-detik pembatalan revisi UU Pilkada dan kerasnya gelombang demonstrasi terekam dengan jelas.
Menurut Dasco awalnya DPR hendak mengesahkan RUU Pilkada tersebut melalui rapat paripurna yang dibuka pada Kamis (22/8) 09.30 WIB.
Namun, kata dia, rapat paripurna itu tak dapat dimulai karena tak memenuhi persyaratan kuota forum atau kuorum sehingga harus diskors.
Rapat Paripurna saat itu hanya dihadiri 89 orang dari total 557 anggota dewan.
Merujuk Pasal 279 dan 281 Aturan Tata Tertib DPR, syarat kuorum sidang yakni harus dihadiri lebih dari separuh anggota DPR. Bila tidak tercapai, rapat ditunda sebanyak-banyaknya dua kali tak lebih dari 24 jam.
“Karena kita mengikuti tata tertib dan aturan yang berlaku tentang tata cara persidangan di DPR nah sehingga setelah (tak memenuhi kuorum) ditunda 30 menit dari 09.30 WIB,” kata Dasco.
Dasco menuturkan skors selama 30 menit tersebut tak kunjung berhasil untuk memenuhi kuorum agar rapat paripurna digelar.
Sehingga, kata dia, pengesahan RUU Pilkada tersebut batal dilakukan oleh DPR meski telah disetujui oleh Baleg.
“Sampai 10.00 WIB kemudian menurut tata tertib itu tidak dapat diteruskan sehingga kita tidak jadi laksanakan,” ujar dia.
Dasco membantah pembatalan pengesahan RUU Pilkada tersebut karena gelombang penolakan dari masyarakat sipil.
Ia mengklaim pembatalan pengesahan itu bahkan dilakukan sebelum massa aksi menggeruduk DPR pada pagi hari tadi.
“Tidak jadi dilaksanakan atau batalnya pengesahan itu jam 10 pagi, jam 10 pagi itu belum ada massa masih sepi,” tutur dia.
Sementara itu, gelombang aksi untuk melawan DPR dilakukan tak hanya di Jakarta tapi juga di sejumlah daerah.
Di Jakarta, aksi demo dipusatkan di depan Gedung DPR yang digelar oleh elemen buruh hingga mahasiswa. Sejumlah komika dan artis terpantau turut terjun dalam aksi demo ini.
Tensi memanas siang hari saat anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Habiburokhman menemui massa. Saat itu, massa berteriak hingga melemparkan botol air mineral ke arah Habiburokhman.
Sorenya, massa berhasil menjebol pagar gedung DPR. Kondisi makin tak bisa dikendalikan hingga menjelang malam.
Imbas aksi demo ini, ruas tol dalam kota pun lumpuh lantaran massa merangsek masuk. Bahkan, aksi bakar-bakaran juga sempat terjadi di dalam ruas tol.
Jelang malam, polisi pun berupaya memukul mundur massa. Polisi juga sempat melakukan penyisiran massa ke sekitar gedung DPR. Tembakan gas air mata pun dilepaskan oleh aparat.
Situasi serupa juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Massa mahasiswa terlibat aksi saling dorong dan menggoyang pagar tinggi yang menjaga kawasan DPRD Jateng.
Terlihat pagar tersebut sampai hampir roboh karena massa ingin masuk ke gedung wakil rakyat itu.
Kemudian, di Kota Solo aksi demo juga diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi di Gerbang Utara Balai Kota Solo.
Insiden tersebut terjadi saat mahasiswa memaksa masuk ke halaman Balai Kota Solo untuk membacakan tuntutan.
Di Kota Serang, Banten ratusan mahasiswa memblokir akses jalan Perempatan Ciceri sebagai bentuk protes atas rencana pengesahan Revisi UU Pilkada.
Kemudian, aksi demo yang digelar di depan DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, diwarnai lempar batu hingga molotov. Selain aksi pelemparan, massa aksi juga membakar pagar depan di DPRD Jabar.
Hingga akhirnya, tembakan gas air mata dilepaskan aparat untuk membubarkan massa. Selain itu, water cannon pun dikerahkan aparat.
