INSIDE POLITIK- Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan kesiapan antisipasi lonjakan harga bahan pokok menjelang Ramadan 2026. Langkah ini dilakukan menyusul Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (Rakor Inflasi) yang diikuti secara daring oleh Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, Rabu (18/2/2026).
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menekankan agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan meningkatkan kewaspadaan terhadap fluktuasi harga, termasuk kenaikan harga sekecil apa pun, agar tidak meluas hingga hari berikutnya.
Fokus Pemantauan Harga Bahan Pokok
Tomsi Tohir menyoroti kenaikan harga cabai rawit, daging ayam, dan beras yang terjadi meski stok melimpah, terutama di wilayah penghasil komoditas. Ia meminta aparat penegak hukum dan tim terkait menelusuri kemungkinan praktik kesengajaan oleh pihak tertentu.
“Daerah-daerah penghasil cabai itu malah naik. Ini harus jelas, kenapa cabainya naik padahal stoknya melimpah. Dalami betul penyebabnya,” ujar Tomsi.
Ia juga mengingatkan ASN untuk memahami dampak kenaikan harga bagi masyarakat, bukan hanya berdasarkan persepsi pribadi.
Langkah Konkret TPID dan Stakeholder
Tomsi menekankan perlunya pengecekan langsung ke lapangan oleh Bulog, dinas perdagangan, dan kantor perwakilan daerah setiap hari. Disiplin dan kemauan keras menjadi kunci untuk menjaga harga bahan pokok tetap stabil.
“Harus dibuat tim petugas yang terus-menerus mengecek. Tidak selesai rapat berarti selesai. Dari daerah pun harus turun langsung,” tambahnya.
Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, melaporkan tren kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu kedua Februari 2026. Tercatat 199 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH, meningkat dari 170 minggu sebelumnya.
Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan tertinggi secara nasional, sebesar 16,60 persen, dengan rata-rata harga Rp67.000 per kilogram, melebihi Harga Acuan Penjualan (HAP) Rp57.000. Selain itu, harga beras juga mengalami tren kenaikan, dengan 90 kabupaten/kota terdampak, naik dari 72 daerah minggu sebelumnya.
