INSIDE POLITIK- Pemerintah Provinsi Lampung kembali menegaskan komitmennya memperkuat sinergi lintas lembaga dengan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran 2026. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung stabilitas daerah, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan tugas instansi vertikal berjalan optimal.
Penandatanganan NPHD Disaksikan Gubernur
Penandatanganan NPHD dilakukan oleh Plt. BPKAD Provinsi Lampung, Nurul Fajri, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi, Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen Haryantana, serta perwakilan TNI dan Polri.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu (18/02/2026), dan disaksikan langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Sekdaprov Marindo Kurniawan, serta unsur Forkopimda Provinsi Lampung.
Hibah Daerah Sebagai Instrumen Strategis
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa NPHD bukan sekadar agenda administratif tahunan, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan daerah.
“Melalui penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah ini, Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen mendukung kinerja instansi pemerintah lainnya, terutama Forkopimda, serta memperkuat kapasitas instansi vertikal, khususnya TNI dan Polri, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Bumi Ruwa Jurai,” ujar Gubernur.
Ia berharap hibah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal agar memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu pelayanan publik.
Penguatan Stabilitas Daerah Melalui Sinergi
Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa penandatanganan NPHD menjadi momentum penting memperkuat hubungan strategis antara Pemprov Lampung dan TNI-Polri.
Menurutnya, hibah bukan sekadar dukungan administratif, tetapi juga komitmen bersama untuk menjaga stabilitas wilayah dan meningkatkan kesiapan satuan.
“Melalui kerja sama yang baik ini, berbagai program pembinaan teritorial, peningkatan sarana dan prasarana, serta kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia memastikan bahwa seluruh dukungan yang diberikan melalui mekanisme hibah akan dikelola secara profesional dan transparan demi menjaga kepercayaan publik.
Menjawab Tantangan Pembangunan Daerah
Sinergi antara pemerintah daerah dan TNI-Polri dinilai sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, mulai dari ketahanan pangan, mitigasi bencana, pembinaan generasi muda, hingga penguatan wawasan kebangsaan.
Melalui NPHD 2026, Pemprov Lampung berharap seluruh elemen Forkopimda dapat terus memperkokoh kolaborasi demi tercapainya pembangunan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.****
INSIDE POLITIK- Pemerintah Provinsi Lampung kembali menegaskan komitmennya memperkuat sinergi lintas lembaga dengan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran 2026. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung stabilitas daerah, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan tugas instansi vertikal berjalan optimal.
Penandatanganan NPHD Disaksikan Gubernur
Penandatanganan NPHD dilakukan oleh Plt. BPKAD Provinsi Lampung, Nurul Fajri, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi, Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen Haryantana, serta perwakilan TNI dan Polri.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu (18/02/2026), dan disaksikan langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Sekdaprov Marindo Kurniawan, serta unsur Forkopimda Provinsi Lampung.
Hibah Daerah Sebagai Instrumen Strategis
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa NPHD bukan sekadar agenda administratif tahunan, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan daerah.
“Melalui penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah ini, Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen mendukung kinerja instansi pemerintah lainnya, terutama Forkopimda, serta memperkuat kapasitas instansi vertikal, khususnya TNI dan Polri, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Bumi Ruwa Jurai,” ujar Gubernur.
Ia berharap hibah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal agar memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu pelayanan publik.
Penguatan Stabilitas Daerah Melalui Sinergi
Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa penandatanganan NPHD menjadi momentum penting memperkuat hubungan strategis antara Pemprov Lampung dan TNI-Polri.
Menurutnya, hibah bukan sekadar dukungan administratif, tetapi juga komitmen bersama untuk menjaga stabilitas wilayah dan meningkatkan kesiapan satuan.
“Melalui kerja sama yang baik ini, berbagai program pembinaan teritorial, peningkatan sarana dan prasarana, serta kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia memastikan bahwa seluruh dukungan yang diberikan melalui mekanisme hibah akan dikelola secara profesional dan transparan demi menjaga kepercayaan publik.
Menjawab Tantangan Pembangunan Daerah
Sinergi antara pemerintah daerah dan TNI-Polri dinilai sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, mulai dari ketahanan pangan, mitigasi bencana, pembinaan generasi muda, hingga penguatan wawasan kebangsaan.
Melalui NPHD 2026, Pemprov Lampung berharap seluruh elemen Forkopimda dapat terus memperkokoh kolaborasi demi tercapainya pembangunan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.****
INSIDE POLITIK- Pemerintah Provinsi Lampung kembali menegaskan komitmennya memperkuat sinergi lintas lembaga dengan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran 2026. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung stabilitas daerah, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan tugas instansi vertikal berjalan optimal.
Penandatanganan NPHD Disaksikan Gubernur
Penandatanganan NPHD dilakukan oleh Plt. BPKAD Provinsi Lampung, Nurul Fajri, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi, Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen Haryantana, serta perwakilan TNI dan Polri.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu (18/02/2026), dan disaksikan langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Sekdaprov Marindo Kurniawan, serta unsur Forkopimda Provinsi Lampung.
Hibah Daerah Sebagai Instrumen Strategis
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa NPHD bukan sekadar agenda administratif tahunan, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan daerah.
“Melalui penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah ini, Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen mendukung kinerja instansi pemerintah lainnya, terutama Forkopimda, serta memperkuat kapasitas instansi vertikal, khususnya TNI dan Polri, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Bumi Ruwa Jurai,” ujar Gubernur.
Ia berharap hibah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal agar memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu pelayanan publik.
Penguatan Stabilitas Daerah Melalui Sinergi
Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa penandatanganan NPHD menjadi momentum penting memperkuat hubungan strategis antara Pemprov Lampung dan TNI-Polri.
Menurutnya, hibah bukan sekadar dukungan administratif, tetapi juga komitmen bersama untuk menjaga stabilitas wilayah dan meningkatkan kesiapan satuan.
“Melalui kerja sama yang baik ini, berbagai program pembinaan teritorial, peningkatan sarana dan prasarana, serta kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia memastikan bahwa seluruh dukungan yang diberikan melalui mekanisme hibah akan dikelola secara profesional dan transparan demi menjaga kepercayaan publik.
Menjawab Tantangan Pembangunan Daerah
Sinergi antara pemerintah daerah dan TNI-Polri dinilai sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, mulai dari ketahanan pangan, mitigasi bencana, pembinaan generasi muda, hingga penguatan wawasan kebangsaan.
Melalui NPHD 2026, Pemprov Lampung berharap seluruh elemen Forkopimda dapat terus memperkokoh kolaborasi demi tercapainya pembangunan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.****
INSIDE POLITIK- Pemerintah Provinsi Lampung kembali menegaskan komitmennya memperkuat sinergi lintas lembaga dengan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran 2026. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung stabilitas daerah, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan tugas instansi vertikal berjalan optimal.
Penandatanganan NPHD Disaksikan Gubernur
Penandatanganan NPHD dilakukan oleh Plt. BPKAD Provinsi Lampung, Nurul Fajri, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi, Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen Haryantana, serta perwakilan TNI dan Polri.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu (18/02/2026), dan disaksikan langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Sekdaprov Marindo Kurniawan, serta unsur Forkopimda Provinsi Lampung.
Hibah Daerah Sebagai Instrumen Strategis
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa NPHD bukan sekadar agenda administratif tahunan, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan daerah.
“Melalui penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah ini, Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen mendukung kinerja instansi pemerintah lainnya, terutama Forkopimda, serta memperkuat kapasitas instansi vertikal, khususnya TNI dan Polri, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Bumi Ruwa Jurai,” ujar Gubernur.
Ia berharap hibah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal agar memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu pelayanan publik.
Penguatan Stabilitas Daerah Melalui Sinergi
Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa penandatanganan NPHD menjadi momentum penting memperkuat hubungan strategis antara Pemprov Lampung dan TNI-Polri.
Menurutnya, hibah bukan sekadar dukungan administratif, tetapi juga komitmen bersama untuk menjaga stabilitas wilayah dan meningkatkan kesiapan satuan.
“Melalui kerja sama yang baik ini, berbagai program pembinaan teritorial, peningkatan sarana dan prasarana, serta kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia memastikan bahwa seluruh dukungan yang diberikan melalui mekanisme hibah akan dikelola secara profesional dan transparan demi menjaga kepercayaan publik.
Menjawab Tantangan Pembangunan Daerah
Sinergi antara pemerintah daerah dan TNI-Polri dinilai sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, mulai dari ketahanan pangan, mitigasi bencana, pembinaan generasi muda, hingga penguatan wawasan kebangsaan.
Melalui NPHD 2026, Pemprov Lampung berharap seluruh elemen Forkopimda dapat terus memperkokoh kolaborasi demi tercapainya pembangunan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.****
INSIDE POLITIK- Pemerintah Provinsi Lampung kembali menegaskan komitmennya memperkuat sinergi lintas lembaga dengan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran 2026. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung stabilitas daerah, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan tugas instansi vertikal berjalan optimal.
Penandatanganan NPHD Disaksikan Gubernur
Penandatanganan NPHD dilakukan oleh Plt. BPKAD Provinsi Lampung, Nurul Fajri, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi, Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen Haryantana, serta perwakilan TNI dan Polri.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu (18/02/2026), dan disaksikan langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Sekdaprov Marindo Kurniawan, serta unsur Forkopimda Provinsi Lampung.
Hibah Daerah Sebagai Instrumen Strategis
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa NPHD bukan sekadar agenda administratif tahunan, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan daerah.
“Melalui penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah ini, Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen mendukung kinerja instansi pemerintah lainnya, terutama Forkopimda, serta memperkuat kapasitas instansi vertikal, khususnya TNI dan Polri, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Bumi Ruwa Jurai,” ujar Gubernur.
Ia berharap hibah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal agar memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu pelayanan publik.
Penguatan Stabilitas Daerah Melalui Sinergi
Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa penandatanganan NPHD menjadi momentum penting memperkuat hubungan strategis antara Pemprov Lampung dan TNI-Polri.
Menurutnya, hibah bukan sekadar dukungan administratif, tetapi juga komitmen bersama untuk menjaga stabilitas wilayah dan meningkatkan kesiapan satuan.
“Melalui kerja sama yang baik ini, berbagai program pembinaan teritorial, peningkatan sarana dan prasarana, serta kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia memastikan bahwa seluruh dukungan yang diberikan melalui mekanisme hibah akan dikelola secara profesional dan transparan demi menjaga kepercayaan publik.
Menjawab Tantangan Pembangunan Daerah
Sinergi antara pemerintah daerah dan TNI-Polri dinilai sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, mulai dari ketahanan pangan, mitigasi bencana, pembinaan generasi muda, hingga penguatan wawasan kebangsaan.
Melalui NPHD 2026, Pemprov Lampung berharap seluruh elemen Forkopimda dapat terus memperkokoh kolaborasi demi tercapainya pembangunan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.****
INSIDE POLITIK- Pemerintah Provinsi Lampung kembali menegaskan komitmennya memperkuat sinergi lintas lembaga dengan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran 2026. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung stabilitas daerah, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan tugas instansi vertikal berjalan optimal.
Penandatanganan NPHD Disaksikan Gubernur
Penandatanganan NPHD dilakukan oleh Plt. BPKAD Provinsi Lampung, Nurul Fajri, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi, Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen Haryantana, serta perwakilan TNI dan Polri.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu (18/02/2026), dan disaksikan langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Sekdaprov Marindo Kurniawan, serta unsur Forkopimda Provinsi Lampung.
Hibah Daerah Sebagai Instrumen Strategis
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa NPHD bukan sekadar agenda administratif tahunan, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan daerah.
“Melalui penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah ini, Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen mendukung kinerja instansi pemerintah lainnya, terutama Forkopimda, serta memperkuat kapasitas instansi vertikal, khususnya TNI dan Polri, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Bumi Ruwa Jurai,” ujar Gubernur.
Ia berharap hibah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal agar memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu pelayanan publik.
Penguatan Stabilitas Daerah Melalui Sinergi
Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa penandatanganan NPHD menjadi momentum penting memperkuat hubungan strategis antara Pemprov Lampung dan TNI-Polri.
Menurutnya, hibah bukan sekadar dukungan administratif, tetapi juga komitmen bersama untuk menjaga stabilitas wilayah dan meningkatkan kesiapan satuan.
“Melalui kerja sama yang baik ini, berbagai program pembinaan teritorial, peningkatan sarana dan prasarana, serta kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia memastikan bahwa seluruh dukungan yang diberikan melalui mekanisme hibah akan dikelola secara profesional dan transparan demi menjaga kepercayaan publik.
Menjawab Tantangan Pembangunan Daerah
Sinergi antara pemerintah daerah dan TNI-Polri dinilai sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, mulai dari ketahanan pangan, mitigasi bencana, pembinaan generasi muda, hingga penguatan wawasan kebangsaan.
Melalui NPHD 2026, Pemprov Lampung berharap seluruh elemen Forkopimda dapat terus memperkokoh kolaborasi demi tercapainya pembangunan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.****
INSIDE POLITIK- Pemerintah Provinsi Lampung kembali menegaskan komitmennya memperkuat sinergi lintas lembaga dengan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran 2026. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung stabilitas daerah, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan tugas instansi vertikal berjalan optimal.
Penandatanganan NPHD Disaksikan Gubernur
Penandatanganan NPHD dilakukan oleh Plt. BPKAD Provinsi Lampung, Nurul Fajri, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi, Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen Haryantana, serta perwakilan TNI dan Polri.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu (18/02/2026), dan disaksikan langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Sekdaprov Marindo Kurniawan, serta unsur Forkopimda Provinsi Lampung.
Hibah Daerah Sebagai Instrumen Strategis
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa NPHD bukan sekadar agenda administratif tahunan, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan daerah.
“Melalui penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah ini, Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen mendukung kinerja instansi pemerintah lainnya, terutama Forkopimda, serta memperkuat kapasitas instansi vertikal, khususnya TNI dan Polri, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Bumi Ruwa Jurai,” ujar Gubernur.
Ia berharap hibah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal agar memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu pelayanan publik.
Penguatan Stabilitas Daerah Melalui Sinergi
Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa penandatanganan NPHD menjadi momentum penting memperkuat hubungan strategis antara Pemprov Lampung dan TNI-Polri.
Menurutnya, hibah bukan sekadar dukungan administratif, tetapi juga komitmen bersama untuk menjaga stabilitas wilayah dan meningkatkan kesiapan satuan.
“Melalui kerja sama yang baik ini, berbagai program pembinaan teritorial, peningkatan sarana dan prasarana, serta kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia memastikan bahwa seluruh dukungan yang diberikan melalui mekanisme hibah akan dikelola secara profesional dan transparan demi menjaga kepercayaan publik.
Menjawab Tantangan Pembangunan Daerah
Sinergi antara pemerintah daerah dan TNI-Polri dinilai sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, mulai dari ketahanan pangan, mitigasi bencana, pembinaan generasi muda, hingga penguatan wawasan kebangsaan.
Melalui NPHD 2026, Pemprov Lampung berharap seluruh elemen Forkopimda dapat terus memperkokoh kolaborasi demi tercapainya pembangunan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.****
INSIDE POLITIK- Pemerintah Provinsi Lampung kembali menegaskan komitmennya memperkuat sinergi lintas lembaga dengan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran 2026. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung stabilitas daerah, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan tugas instansi vertikal berjalan optimal.
Penandatanganan NPHD Disaksikan Gubernur
Penandatanganan NPHD dilakukan oleh Plt. BPKAD Provinsi Lampung, Nurul Fajri, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi, Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen Haryantana, serta perwakilan TNI dan Polri.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu (18/02/2026), dan disaksikan langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Sekdaprov Marindo Kurniawan, serta unsur Forkopimda Provinsi Lampung.
Hibah Daerah Sebagai Instrumen Strategis
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa NPHD bukan sekadar agenda administratif tahunan, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan daerah.
“Melalui penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah ini, Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen mendukung kinerja instansi pemerintah lainnya, terutama Forkopimda, serta memperkuat kapasitas instansi vertikal, khususnya TNI dan Polri, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Bumi Ruwa Jurai,” ujar Gubernur.
Ia berharap hibah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal agar memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu pelayanan publik.
Penguatan Stabilitas Daerah Melalui Sinergi
Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa penandatanganan NPHD menjadi momentum penting memperkuat hubungan strategis antara Pemprov Lampung dan TNI-Polri.
Menurutnya, hibah bukan sekadar dukungan administratif, tetapi juga komitmen bersama untuk menjaga stabilitas wilayah dan meningkatkan kesiapan satuan.
“Melalui kerja sama yang baik ini, berbagai program pembinaan teritorial, peningkatan sarana dan prasarana, serta kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia memastikan bahwa seluruh dukungan yang diberikan melalui mekanisme hibah akan dikelola secara profesional dan transparan demi menjaga kepercayaan publik.
Menjawab Tantangan Pembangunan Daerah
Sinergi antara pemerintah daerah dan TNI-Polri dinilai sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, mulai dari ketahanan pangan, mitigasi bencana, pembinaan generasi muda, hingga penguatan wawasan kebangsaan.
Melalui NPHD 2026, Pemprov Lampung berharap seluruh elemen Forkopimda dapat terus memperkokoh kolaborasi demi tercapainya pembangunan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.****
