INSIDE POLITIK– Partai Golkar menghadapi sorotan tajam menyusul penetapan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, sebagai tersangka gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar Kota Bandar Lampung. Peristiwa ini memicu perdebatan internal dan publik terkait kepemimpinan partai di tingkat provinsi dan kota.
Ketua Golkar Lampung, Hanan A Rozak, yang resmi menjabat sejak 31 Agustus 2025, memberikan pernyataan mengenai kasus Ardito Wijaya. Ia menegaskan bahwa Ardito baru bergabung dengan Golkar setelah sebelumnya menjadi ketua partai lain di Lampung Tengah dan diusung partai berbeda pada Pilkada 2024. “Keberadaan Saudara Ardito Wijaya di Golkar itu baru saja bergabung. Sebelumnya yang bersangkutan ketua dari salah satu partai politik di Kabupaten Lamteng. Saat pencalonan Pilkada lalu, yang bersangkutan juga diusung partai lain, bukan Partai Golkar,” jelas Hanan kepada media lokal, Kamis (11/12/2025).
Pernyataan Hanan ini memicu kritik dari kader senior Golkar, M. Alzier Dianis Thabranie. Alzier menilai sikap Hanan tidak menunjukkan tanggung jawab penuh sebagai pemimpin partai. “Jadi pemimpin itu memang tak gampang. Tidak boleh yang karbitan. Baru ada masalah ini saja, sudah cuci tangan, lepas tanggung jawab, seperti tak kenal. Bilang Ardito Wijaya kader baru. Padahal yang mengajaknya masuk Golkar dan jadi pengurus itu siapa? Kan Hanan sendiri. Termasuk Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji. Lah sekarang, begitu ada masalah hukum, langsung lepas tanggung-jawab. Sikap inikan sangat memalukan dan tidak ksatria,” tegas Alzier.
Di sisi lain, Musda XI DPD Golkar Bandar Lampung yang semula dijadwalkan berlangsung pada 14 Desember 2025 batal karena terjadi peralihan dukungan di tingkat pimpinan kecamatan. Benny Nauly Mansyur yang semula didukung 20 pimpinan kecamatan kini hanya mendapat 9 suara setelah 11 pimpinan beralih mendukung Handitya Narapati, Putra Sjachroedin ZP. Peralihan ini memicu polemik baru dan menimbulkan risiko perpecahan internal di DPD Golkar Kota Bandar Lampung.
Ketua DP AMPG Kota Bandar Lampung, G. Miftahul Huda, menyatakan pihaknya tetap solid meski menghadapi ancaman dari Plt Ketua DPD Golkar, Riza Mirhadi. “Akibat peralihan dukungan ini, kini PK yang mendukung Handitya Narapati diancam akan dicopot dan di Plt-kan oleh Plt Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandarlampung. Namun kami tidak gentar. Adanya ancaman ini justru membuat kami semakin solid dan berkonsolidasi,” tegas Huda, Minggu (14/12/2025).
Meskipun menghadapi tekanan hukum dan dinamika internal, Golkar tetap dianggap sebagai partai legendaris dengan sejumlah kader intelektual yang mampu menjaga ketahanan organisasi menghadapi tantangan politik. Kasus Ardito Wijaya menjadi ujian bagi Golkar Lampung, sekaligus mendorong partai untuk meneguhkan manajemen internal dan kepemimpinan di tingkat provinsi dan kota.***
