INSIDE POLITIK- Lampung Tengah diguncang kabar mengejutkan setelah beredar informasi bahwa tiga anggota DPRD Lampung Tengah dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Senin, 8 Desember 2025. Isu tersebut menyeruak cepat dan langsung memicu perhatian publik karena diduga berkaitan dengan proses penting dalam pemerintahan daerah.
Menurut sumber terpercaya, tiga anggota DPRD tersebut berinisial SB, PS, dan RH. Ketiganya sedang mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Jakarta ketika kabar OTT mencuat. Sumber menyebut operasi berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB.
Peristiwa bermula ketika SB yang berada dalam ruangan acara tiba-tiba meninggalkan lokasi tanpa memberikan penjelasan apa pun. Hingga kegiatan selesai, ia tidak kembali. Tak lama setelah itu, tersebar kabar bahwa KPK melakukan penindakan terhadap beberapa anggota dewan.
Hal serupa dialami PS. Sementara RH disebut-sebut diamankan setelah baru saja kembali dari ibadah umrah, sehingga membuat kabar ini semakin ramai dibicarakan. Ketiga nama tersebut mendadak menjadi pusat perhatian publik Lampung Tengah.
Para legislator ini diketahui mengikuti Bimtek selama dua hari, 8–9 Desember 2025, di Hotel Novotel Jakarta. Agenda tersebut berkaitan dengan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dari jadwal yang beredar, rombongan DPRD dijadwalkan kembali ke Lampung pada 10 Desember pagi.
Sumber internal menyebut bahwa dugaan OTT ini berkaitan dengan proses pengesahan **APBD 2026**. Ada pula spekulasi yang mengaitkan kasus tersebut dengan rencana Pemkab Lampung Tengah untuk mengajukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi yang memastikan dugaan tersebut.
Pihak KPK sendiri masih bungkam. Pesan WhatsApp yang dikirim kepada Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, belum mendapatkan respons meski telah berstatus terkirim. Upaya menghubungi melalui sambungan telepon juga belum membuahkan hasil.
Situasi ini membuat publik Lampung Tengah bertanya-tanya mengenai apa sebenarnya yang terjadi, mengingat peristiwa OTT biasanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang berdampak besar pada jalannya roda pemerintahan daerah.
Seiring menunggu kejelasan resmi dari KPK, masyarakat diimbau tetap objektif dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Kasus ini diperkirakan akan menjadi salah satu isu paling hangat di Lampung dalam beberapa waktu ke depan mengingat besarnya pengaruh yang mungkin ditimbulkannya.***
