INSIDE POLITIK- ELSAM Lampung mendorong agar pembangunan Simpul Selatan Trans Sumatera Railway pada koridor Bakauheni–Bandar Lampung benar-benar mengedepankan efisiensi tata ruang, keadilan lingkungan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Hal tersebut disampaikan melalui siaran pers dan position paper yang diterbitkan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Lampung, Kamis (6/8/2026).
Menurut ELSAM Lampung, proyek strategis nasional pembangunan jaringan Trans Sumatera Railway yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu proyek transportasi terbesar di Indonesia. Jalur kereta api tersebut direncanakan membentang sepanjang 1.400 hingga 1.700 kilometer, menghubungkan Provinsi Aceh hingga Lampung sebagai simpul paling selatan Pulau Sumatera.
Direktur ELSAM Lampung Singgih menilai, posisi Bakauheni dan Bandar Lampung sebagai southern gateway memiliki arti strategis dalam struktur tata ruang nasional. Karena itu, setiap tahapan perencanaan maupun pelaksanaan proyek harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan.
ELSAM menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur berskala nasional harus tetap menjamin keadilan ruang bagi masyarakat sekitar serta tidak mengorbankan kawasan produktif maupun ekosistem yang memiliki fungsi penting.
Dalam kajiannya, ELSAM menjelaskan bahwa Trans Sumatera Railway dirancang menjadi tulang punggung transportasi darat Pulau Sumatera dengan mengintegrasikan jaringan rel eksisting dan jalur baru yang menghubungkan seluruh provinsi.
Keberadaan Bakauheni dan Bandar Lampung sebagai terminus utama dinilai memiliki fungsi strategis sebagai pintu gerbang logistik nasional yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.
Menurut ELSAM, pembangunan jalur tersebut tidak hanya berorientasi pada penyediaan rel kereta api, tetapi juga membentuk kawasan simpul transportasi yang terintegrasi sehingga mampu meningkatkan efisiensi distribusi logistik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap angkutan berbasis jalan raya.
Dalam aspek konektivitas, ELSAM menilai kawasan Bakauheni harus dikembangkan menjadi pusat integrasi berbagai moda transportasi atau intermodal hub.
Perencanaan tersebut mencakup pembangunan sistem train ferry yang memungkinkan gerbong kereta api langsung terhubung dengan kapal penyeberangan melalui fasilitas marshalling yard, rel menuju dermaga khusus, serta linkspan yang mampu menyesuaikan kondisi pasang surut air laut.
Dengan sistem tersebut, proses distribusi logistik antarpulau diharapkan berlangsung lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan.
Dari sisi tata ruang, ELSAM juga memberikan perhatian terhadap strategi co-location atau pemanfaatan koridor Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sebagai jalur pendamping pembangunan rel kereta api.
Pendekatan tersebut dinilai mampu mengurangi kebutuhan pembebasan lahan baru sekaligus meminimalkan dampak terhadap kawasan pertanian produktif maupun permukiman masyarakat.
Meski demikian, ELSAM mengingatkan bahwa penerapan konsep tersebut tetap harus memperhatikan standar keselamatan melalui penyediaan zona aman, sistem drainase terpadu, hingga pembatas fisik yang memadai antara jalur tol dan rel kereta api.
Pada kawasan perkotaan, khususnya Bandar Lampung, ELSAM juga merekomendasikan pembangunan perlintasan tidak sebidang berupa flyover maupun underpass guna menghindari kemacetan dan mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas.
Dalam aspek teknis, kajian ELSAM menyebut penentuan trase jalur harus memperhatikan kondisi geografis Lampung yang terdiri atas kawasan pesisir hingga wilayah perbukitan.
Karena itu, rekayasa geoteknik menjadi salah satu faktor penting untuk menjamin stabilitas jalur, terutama di kawasan Bakauheni yang memiliki potensi penurunan tanah serta ancaman erosi.
Selain itu, pembangunan jaringan rel juga perlu didukung oleh penyediaan gardu induk listrik sebagai persiapan elektrifikasi jalur pada masa mendatang.
Sementara itu, stasiun utama di Bakauheni dan Bandar Lampung diproyeksikan berfungsi sebagai pusat kendali operasi atau Operation Control Center (OCC) yang mengatur sistem persinyalan otomatis serta pengendalian lalu lintas kereta api di wilayah selatan Pulau Sumatera.
ELSAM juga menyoroti pentingnya penataan kawasan logistik pendukung.
Dalam kajiannya disebutkan bahwa wilayah sekitar Bandar Lampung dan Bakauheni perlu dialokasikan sebagai lokasi pembangunan depo, balai yasa, kawasan pergudangan, kawasan industri, hingga dry port sebagai pusat konsolidasi distribusi komoditas unggulan Sumatera seperti kelapa sawit, batu bara, karet, kopi, serta hasil pertanian lainnya.
Keberadaan kawasan logistik tersebut dinilai akan memperkuat fungsi Bakauheni sebagai gerbang distribusi nasional sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Meski memberikan dukungan terhadap pengembangan infrastruktur nasional, ELSAM Lampung menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan harus dilakukan secara transparan serta melibatkan partisipasi masyarakat.
Lembaga tersebut mendorong pemerintah memastikan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dilakukan secara komprehensif, menjamin perlindungan hak atas tanah masyarakat, serta menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir Bakauheni.
Menurut ELSAM, pembangunan infrastruktur berskala besar tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan masyarakat sekitar maupun kelestarian lingkungan.
“Strategi co-location dan pembangunan grade separation harus dibarengi dengan transparansi publik, AMDAL yang komprehensif, serta perlindungan hak-hak masyarakat. Infrastruktur besar harus menjadi solusi pembangunan tanpa mengorbankan keselamatan warga maupun keberlanjutan lingkungan,” tegas ELSAM Lampung dalam position paper yang ditandatangani Singgih di Bandar Lampung, 6 Agustus 2026.***
