INSIDE POLITIK – Defisit anggaran yang tengah dihadapi Pemerintah Provinsi Lampung menjadi sorotan tajam Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung, Yozi Rizal. Ia menilai langkah Gubernur Rahmat Mirzani Djausal sudah cukup agresif dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), namun kerja keras itu dinilainya belum diimbangi dengan kinerja optimal dari organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Yozi, Gubernur telah meluncurkan berbagai kebijakan strategis, mulai dari program pemutihan pajak, memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat untuk menarik investor, hingga mendorong konversi lahan dari singkong ke jagung demi meningkatkan produktivitas. Tidak hanya itu, Gubernur juga aktif menggerakkan badan usaha milik daerah (BUMD) serta mempermudah akses perizinan investasi agar roda ekonomi Lampung bisa bergerak lebih cepat.
“Etos kerja Gubernur sudah sangat masif, tapi sayangnya tidak diikuti oleh irama kerja perangkat daerah di bawahnya. Saat ini diperlukan evaluasi serius terhadap OPD yang bersinggungan langsung dengan peningkatan PAD. Kalau tidak, program-program strategis itu hanya akan berjalan di tempat,” tegas Yozi pada Jumat (19/9).
Yozi menyoroti sektor tambang sebagai salah satu potensi besar Lampung yang belum tergarap maksimal. Ia menilai, dengan kewenangan Pemprov yang terbatas pada galian non-mineral, dibutuhkan inovasi dan akselerasi agar potensi ini bisa menjadi sumber PAD baru.
“Banyak tambang ilegal yang justru merugikan daerah. Seharusnya mereka dirangkul, diberikan kemudahan perizinan, dan diarahkan agar bisa berkontribusi terhadap PAD. Jangan sampai potensi besar ini justru hilang begitu saja karena lemahnya pengawasan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Komisi III DPRD Lampung berkomitmen memperketat fungsi pengawasan terhadap OPD, khususnya di sektor strategis yang punya andil besar dalam mengerek PAD. Yozi juga menekankan pentingnya peran media sebagai mitra kritis, untuk mengawal transparansi sekaligus memberikan catatan atas kinerja OPD.
“Media harus ikut mengawal. Informasi yang terbuka kepada publik akan menjadi alat kontrol agar kinerja OPD benar-benar terukur, transparan, dan sejalan dengan target Gubernur. Ini penting agar publik tahu mana OPD yang bekerja optimal dan mana yang hanya formalitas,” tambahnya.
Yozi optimistis, target peningkatan PAD Lampung bisa tercapai jika semua elemen birokrasi mampu bergerak seirama dengan visi besar Gubernur. Ia menegaskan, defisit anggaran tidak akan bisa ditutupi hanya dengan kebijakan sepihak. Sinergi, evaluasi, dan kerja nyata dari seluruh OPD adalah kunci agar Lampung bisa keluar dari tekanan keuangan daerah.***
