INSIDE POLITIK— Polemik seputar pelaksanaan program revitalisasi sekolah di Kota Bandar Lampung kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, isu mengenai dugaan keterlibatan pihak yang disebut sebagai “orang dekat” Ketua DPRD Kota Bandar Lampung mendapat tanggapan dari Ketua Umum Himpunan Masyarakat Transparansi (HIMATRA), Taufik Hidayatullah.
Taufik menilai isu tersebut perlu dilihat secara objektif dan tidak semata-mata didasarkan pada dugaan hubungan kedekatan personal.
Menurut dia, apabila suatu pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan dan petunjuk teknis yang berlaku, maka penilaian terhadap pelaksanaan program semestinya didasarkan pada fakta, prosedur, serta bukti yang dapat diverifikasi.
“Sekarang polanya bergeser dengan mengembuskan isu keterlibatan oknum orang dekat Ketua DPRD. Ini sudah tidak sehat,” tegas Taufik saat memberikan keterangan kepada media.
Revitalisasi Sekolah Merupakan Program Nasional
Taufik juga mengingatkan bahwa program revitalisasi satuan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat dalam memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyebut Revitalisasi Satuan Pendidikan sebagai salah satu program prioritas pemerintah. Program tersebut ditujukan untuk memperbaiki kondisi sekolah sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan belajar bagi peserta didik.
Pada 2026, pemerintah memperluas target program revitalisasi hingga sedikitnya sekitar 71 ribu satuan pendidikan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Karena itu, Taufik meminta agar polemik yang muncul tidak mengaburkan tujuan utama program, yakni memperbaiki fasilitas pendidikan.
“Ini harus digarisbawahi, program revitalisasi ini adalah program nasional langsung dari Presiden guna memperbaiki sapras sekolah yang rusak atau kurang layak. Tujuannya mulia, demi masa depan anak-anak kita. Jangan sampai program strategis nasional ini justru dihambat dan dirusak oleh kepentingan politik sektoral melalui opini-opini liar,” cetusnya.
Taufik: Ukur dengan Aturan dan Bukti
Taufik selanjutnya meminta seluruh pihak mengedepankan aturan dalam menilai pelaksanaan pekerjaan revitalisasi sekolah.
Ia mengatakan, dugaan keterlibatan seseorang tidak semestinya hanya dibangun dari asumsi mengenai kedekatan dengan pejabat tertentu.
“Logikanya sederhana, kalaupun mereka ikut mengerjakan proyek tersebut, tetapi semuanya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan juknis yang berlaku, lalu kenapa harus kita kritik? Jangan memelihara kebiasaan buruk dengan sengaja mencari-cari kesalahan yang tidak ada,” tegasnya.
Menurut Taufik, indikator yang perlu diperiksa antara lain kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan aturan, prosedur administrasi, penggunaan anggaran, serta hasil pekerjaan di lapangan.
Dengan demikian, isu mengenai hubungan personal semestinya tidak menggantikan pemeriksaan terhadap fakta dan dokumen yang relevan.
Polemik Revitalisasi Tetap Perlu Dijawab dengan Transparansi
Sebelumnya, pemberitaan mengenai revitalisasi sekolah di Bandar Lampung juga menyoroti persoalan pelaksanaan dan administrasi pekerjaan. Salah satu laporan media menyebut terdapat 18 sekolah yang direvitalisasi pada 2025 dengan nilai bantuan sekitar Rp13,67 miliar dan pada saat tertentu belum dilakukan serah terima kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung. Laporan tersebut juga menyebut adanya polemik mengenai dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam pelaksanaan di lapangan.
Namun, berbagai tudingan tersebut tetap perlu dibedakan antara informasi yang telah terverifikasi, dugaan, dan pernyataan dari pihak-pihak yang berkepentingan.
Taufik meminta agar apabila memang ditemukan pelanggaran, pihak yang memiliki bukti menyampaikannya melalui mekanisme yang sesuai.
“Saya ingatkan lagi, ormas dan media harus berdiri di tengah, buat berita berimbang. Berhenti menggiring opini publik pada hal-hal yang sifatnya asumtif. Kalau memang ada aturan yang dilanggar, silakan bawa buktinya ke jalur yang tepat. Kalau tidak ada, stop menyebar fitnah!” pungkasnya.
Di sisi lain, pemerintah pusat sendiri menegaskan bahwa program revitalisasi tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik sekolah. Kemendikdasmen menyatakan mekanisme swakelola dalam program tersebut juga dirancang agar masyarakat dapat terlibat dan memperoleh dampak ekonomi dari pelaksanaan pembangunan.
Karena itu, transparansi pelaksanaan, kepatuhan terhadap aturan, kualitas hasil pekerjaan, serta keterbukaan terhadap pemeriksaan menjadi bagian penting untuk memastikan program revitalisasi sekolah benar-benar mencapai tujuan peningkatan layanan pendidikan.***
