INSIDE POLITIK — Musim kemarau 2026 mulai bikin warga harus ekstra waspada. Cuaca panas dan kondisi lahan yang lebih mudah terbakar membuat potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu diantisipasi sejak dini.
Melihat kondisi tersebut, Mabes TNI turun langsung memberikan sosialisasi pencegahan karhutla kepada masyarakat Kabupaten Pringsewu. Kegiatan berlangsung di Balai Pekon Wates, Kecamatan Gadingrejo, Selasa (1/9/2026).
Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak lengah menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau.
Tim penyuluh karhutla dari Mabes TNI dipimpin Kolonel CPM Tri Handoko, bersama Kolonel Ahadiat dan Letkol Laut (PM) Jusak Pardede.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt Kepala BPBD Pringsewu Arif Nugroho, anggota DPRD Pringsewu Anton Subagiyo SH, jajaran Forkopimcam Gadingrejo, para kepala pekon, penyuluh pertanian serta tokoh masyarakat.
Tri Handoko dalam penyampaiannya menekankan pentingnya pencegahan karhutla, terutama ketika kondisi cuaca sedang panas seperti saat ini.
Menurutnya, pencegahan bukan hanya menjadi tugas pemerintah maupun aparat. Masyarakat juga punya peran penting karena kebakaran bisa dicegah jika semua pihak bergerak bersama.
“Penanganan karhutla di Pringsewu diharapkan tidak terjadi. Karena itu kita perlu bekerja sama, bahu-membahu dan bergotong royong untuk menjaga agar karhutla tidak terjadi,” ujar Tri Handoko.
Dua Hotspot Terdeteksi, Warga Diminta Jangan Lengah
Tri Handoko menyebut berdasarkan data satelit, saat ini terdapat dua titik panas atau hotspot yang terdeteksi di wilayah Kabupaten Pringsewu.
Meski jumlahnya masih terbatas, kondisi tersebut menurutnya tetap harus menjadi perhatian. Apalagi cuaca panas dan musim kemarau bisa membuat api lebih cepat menyebar apabila tidak segera ditangani.
“Memang secara data satelit wilayah Kabupaten Pringsewu hanya dua titik hotspot. Namun demikian, kewaspadaan harus terus ditingkatkan,” katanya.
Ia mendorong sosialisasi pencegahan karhutla dilakukan secara konsisten dan tidak berhenti pada kegiatan formal.
Menurutnya, edukasi dapat dilakukan melalui berbagai ruang yang dekat dengan masyarakat, termasuk kegiatan keagamaan hingga media sosial.
“Caranya dengan tidak bosan-bosannya memberikan sosialisasi ke tengah masyarakat, baik di tempat pengajian maupun melalui media sosial,” pesannya.
Warga Soroti Respons Damkar
Sesi tanya jawab kemudian menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi di lapangan.
Salah satu sorotan datang dari Narsiman yang mewakili BHP Pekon Gading Timur. Ia mempertanyakan lambannya penanganan ketika masyarakat membutuhkan bantuan pemadam kebakaran.
Selain persoalan waktu respons, ia juga menyoroti kondisi peralatan pemadam yang dinilai belum maksimal.
Menurutnya, kekuatan pendorong air pada mobil pemadam masih kurang sehingga semburan air tidak terlalu kuat.
Keluhan serupa disampaikan Kepala Pekon Bulurejo Suherman dan Kepala Pekon Blitar Suprayitno.
Keduanya menilai mobil pemadam kebakaran perlu memiliki waktu respons yang lebih cepat ketika terjadi kebakaran.
Mereka juga mengusulkan agar kendaraan pemadam kebakaran disiapkan di setiap kecamatan. Usulan tersebut dinilai penting mengingat kawasan permukiman semakin padat dan kebutuhan penanganan kebakaran bisa terjadi kapan saja.
DPRD Minta Anggaran Damkar Jadi Prioritas
Anggota DPRD Pringsewu dari Fraksi Partai Golkar, Anton Subagiyo, ikut menyoroti kesiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menjadikan fasilitas pelayanan pemadam kebakaran sebagai salah satu prioritas dalam penyusunan anggaran.
Terlebih, musim kemarau 2026 diperkirakan masih berlangsung hingga Desember. Kondisi tersebut membuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran perlu diperkuat.
Anton mendorong agar kebutuhan sarana dan prasarana Damkar dapat diakomodasi dalam APBD Perubahan 2026 maupun APBD murni 2027.
“Sehingga mampu menjawab persoalan di lapangan, khususnya dalam menghadapi karhutla,” ujarnya.
Ia menegaskan, kendaraan pemadam kebakaran bukan sekadar fasilitas pendukung. Keberadaannya berkaitan langsung dengan pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakat.
Anton menyebut sarana pemadam kebakaran masuk dalam pemenuhan pelayanan dasar, khususnya urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
Karena itu, menurutnya, kendaraan serta peralatan Damkar harus memiliki kualifikasi dan kemampuan yang memadai agar dapat bekerja maksimal ketika dibutuhkan.
“Mobil Damkar merupakan pemenuhan pelayanan dasar, khususnya dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Jadi harus punya kualifikasi terbaik,” tegas Anton.
Dengan kondisi cuaca yang masih panas, sosialisasi pencegahan karhutla menjadi semakin penting. Selain memperkuat kesiapan pemerintah dan aparat, masyarakat juga diharapkan ikut menjaga lingkungan serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran.
Pasalnya, mencegah kebakaran sejak awal jauh lebih efektif dibandingkan harus berjibaku memadamkan api ketika sudah meluas.
