INSIDE POLITIK- Kepala BPK RI Perwakilan Lampung dirumorkan ke Jakarta untuk memenuhi panggilan dari pihak tertentu, melansir Helloindonesia.com.
Rumor pemanggilan tersebut tak terlepas dari penangkapan ASN dan Tenaga Ahli salah satu Anggota BPK RI oleh KPK.
Dugaan sementara ini, penangkapan tersebut tak terlepas dari “main-mainan” status WDP menjadi WTP.
Provinsi Lampung dirumorkan menjadi atensi karena tenaga ahli yang terjaring OTT KPK itu berada dalam wilayah kerja Sumatera.
Sebelum BPK RI Perwakilan Lampung memberikan status WTP kepada sejumlah kabupaten/kota maupun pemprov Lampung, redaksi menuai rumor dari orang dekat BPK RI.
Kabarnya, BPK akan mendapat banyak temuan dari tata kelola Pemprov Lampung.
Namun justru BPK RI Lampung memberikan status WTP untuk Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.
Setelahnya, Pemprov Lampung bungkam perihal isu memberikan dana hibah 35 miliar ke Kejati Lampung.
Lalu ada lagi rumor yang mengarah pada pemerintahan Ela Siti Nuryamah.
Dikabarkan, Pemkab Lampung Timur akan mendapat WDP. Namun pada Jumat, 29 Mei 2026– BPK RI Perwakilan Lampung memberikan status WTP.
Berdasar berkas evaluasi anggaran 2026, target PAD Pemkab Lampung Timur di bawah Ela Siti Nuryamah selisih jauh dibandingkan masa pemerintahan Dawam Rahardjo.
Selisih target PAD pada awal kepemimpinan kader perempuan PKB itu mencapai 170 miliar dari sebelumnya hanya selisih 21 miliaran saja.
Pemkot Bandar Lampung tak terkecuali dikabarkan akan kembali WDP. Tapi rumor tersebut terbantahkan setelah BPK memberi WTP untuk Eva Dwiana meski skandal hibah Kejati Lampung, SMA Siger dan penggunaan dana darurat untuk Apeksi Outlook belum selesai.
Apakah benar Kepala BPK RI Lampung Nugroho Heru Wibowo ke Jakarta untuk memenuhi panggilan pihak tertentu atas dugaan “main-mainan” status WDP menjadi WTP ini?
Integritas dan kredibilitas KPK pun akan diuji dalam polemik ini.***
