InsidePolitik—Jokowi perintahkan Kominfo dan BSSN serta Kemenkeu untuk melakukan mitigasi pasca bocornya NPWP.
Apalagi, nama Jokowi merupakan salah satu nama yang termasuk dalam data nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang bocor.
Jokowi menekankan perihal mitigasi terkait kebocoran data NPWP ini. Dia pun menekan kementerian dan lembaga negara terkait untuk mengantisipasinya.
“Saya sudah perintahkan, Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk memitigasi secepatnya,” katanya.
Menurutnya, kasus kebocoran data juga terjadi di berbagai negara di dunia, tidak hanya di Indonesia.
Jokowi melanjutkan, data-data yang bocor bisa terjadi akibat terjadinya keteledoran password. Selain itu, kebocoran juga bisa terjadi tempat penyimpanan data terlalu banyak di lokasi yang berbeda. Hal-hal tersebut, kata dia, menjadi celah peretasan oleh para hacker.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan jika pihaknya masih melakukan pemeriksaan terkait dugaan kebocoran data tersebut.
“Saya sudah meminta dirjen pajak dan seluruh pihak di Kementerian Keuangan untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya,” kata Sri Mulyani.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pajak Suryo Utomo tidak banyak bicara. “Tadi kan ibu sudah instruksikan. Kami dalami dahulu, nanti kami update lagi, kami teliti dahulu,” kata dia.
Peristiwa bocornya data NPWP ini bermula dari Teguh Aprianto yang merupakan pendiri Ethical Hacker Indonesia, dalam akun X @secgron memposting screenshoot tampilan laman Breach Forums.
Dia menjelaskan, pada 18 September 2024, hacker dengan akun “Bjorka” di dalam situs tersebut menjual 6 juta data NPWP.
Tidak cuma data NPWP, data lain yang termuat juga antaranya, nomor induk kependudukan atau NIK, alamat, nomor hand phone, email, dan sejumlah data lainnya. Data-data itu dijual seharga Rp150 juta.
