INSIDE POLITIK- Polemik SMA Siger di Bandar Lampung kian menjauh dari isu pendidikan dan berubah menjadi krisis kepercayaan publik. Tangisan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, yang semula diklaim sebagai bentuk empati, justru memantik kecurigaan luas. Di tengah sorotan soal legalitas sekolah, anggaran publik disebut tetap mengalir tanpa kejelasan dasar hukum.
Publik mempertanyakan satu hal mendasar: bagaimana mungkin sebuah lembaga pendidikan yang status hukumnya dipersoalkan justru terus didorong mendapatkan sokongan dana negara.
Air mata di Tengah Pertanyaan Legalitas
Alih-alih menyampaikan penjelasan administratif dan hukum, Wali Kota Eva Dwiana tampil dengan narasi kepedulian terhadap masyarakat miskin. Namun pendekatan emosional itu dinilai gagal menjawab keresahan utama warga.
Di ruang digital, pertanyaan bergulir deras: apakah SMA Siger sah secara hukum, apakah ijazahnya diakui negara, dan siapa yang diuntungkan dari keberlangsungan sekolah tersebut. Media sosial pun menjelma ruang sidang publik, tempat kebijakan diuji dengan logika warga.
Narasi Kepedulian Versus Dugaan Mesin Anggaran
Sejumlah kalangan menilai masyarakat kurang mampu kerap dijadikan tameng moral untuk membenarkan kebijakan yang minim transparansi. Tuduhan lebih keras menyebut SMA Siger tak lagi dipandang sebagai solusi pendidikan, melainkan instrumen anggaran yang terus meminta suntikan dana.
Panglima Laskar Muda Lampung, Misrul, menyuarakan kritik tajam terhadap klaim pendidikan gratis.
“Yang tidak mampu itu bukan rakyat, tapi yayasannya. Kerjanya minta anggaran terus. Ironisnya, siswa masih disuruh bayar buku modul,” kata Misrul.
Menurutnya, jika siswa masih dibebani biaya, maka klaim kepedulian sosial patut dipertanyakan. Ia juga mengingatkan publik agar tidak terjebak dalam drama emosional pejabat.
“Jangan percaya tangisan pejabat. Banyak kebohongan dalam pernyataan yang disampaikan,” ujarnya.
Polemik Melebar ke Tingkat Nasional
Isu SMA Siger tak lagi berhenti di tingkat kota. DPRD, Ombudsman, dan organisasi masyarakat sipil mulai angkat suara. Ketua Umum Gema Puan, Ridwan, bahkan menyatakan persoalan ini telah disampaikan kepada salah satu anggota DPR RI.
Situasi tersebut menandakan polemik SMA Siger telah melampaui batas isu lokal dan berpotensi menjadi sorotan nasional, terutama terkait tata kelola pendidikan dan penggunaan anggaran publik.
Anggaran Rp5 Miliar dan Kesan Kebal Kritik
Di tengah gelombang kritik, langkah Pemerintah Kota Bandar Lampung yang mengajukan anggaran Rp5 miliar untuk SMA Siger justru memperkeruh suasana. Publik menilai kebijakan itu menunjukkan ketidakpekaan terhadap tuntutan transparansi dan evaluasi hukum.
Sikap tersebut memunculkan kesan berbahaya: kekuasaan yang berjalan tanpa koreksi. Jika legalitas belum tuntas namun anggaran terus dipaksakan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar uang negara, melainkan masa depan siswa dan wibawa hukum.
Hari ini, Bandar Lampung tidak kekurangan drama dan air mata. Yang absen justru kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. SMA Siger kini menjelma simbol perlawanan publik terhadap kekuasaan yang dianggap merasa tak tersentuh.***
