INSIDE POLITIK— Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi Sensus Ekonomi 2026. Hal ini disampaikan secara resmi saat Rapat Koordinasi Persiapan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Hotel Emersia, Kamis, 30 Oktober 2025, dihadiri pengusaha, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), asosiasi, akademisi, dan media. Acara dibuka oleh Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, mewakili Gubernur Lampung.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Bani, Gubernur Lampung menekankan bahwa pembangunan yang tepat sasaran sangat bergantung pada kualitas data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan terpercaya. Sensus Ekonomi, yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap sepuluh tahun sekali, dianggap sebagai instrumen vital untuk evaluasi kebijakan dan perencanaan pembangunan baik di tingkat provinsi maupun nasional.
“Kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya ada pada BPS, tetapi juga pada sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah, Dunia Usaha, Akademisi, dan Media. Semua pihak harus berperan aktif agar data yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi ekonomi Lampung secara menyeluruh,” jelas Bani.
Peran pemerintah, menurutnya, adalah sebagai fasilitator dan regulator yang memastikan proses pendataan berjalan tertib dan sesuai aturan. Sementara dunia usaha menjadi penyedia data utama yang menentukan kualitas hasil sensus. Akademisi diharapkan mengolah data menjadi analisis kebijakan yang bermanfaat, sedangkan media berfungsi sebagai jembatan komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sensus ini.
Gubernur juga menekankan bahwa partisipasi aktif dunia usaha bukan hanya untuk kepentingan sensus, tetapi sebagai energi berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Transformasi digital menjadi bagian penting dari strategi ini, dengan tiga pilar utama: Sistem Data dan Informasi (SDI) untuk memastikan data akurat, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk pelayanan publik digital, dan Lampung-In sebagai implementasi digitalisasi di tingkat daerah.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menegaskan bahwa data adalah fondasi utama pembangunan. “Di era digital saat ini, data adalah ‘mata uang baru’. Tanpa data yang valid, kebijakan bisa menjadi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, kualitas dan keakuratan data harus menjadi prioritas semua pihak,” tegasnya.
Ahmadriswan menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan memetakan aktivitas ekonomi secara menyeluruh, dari usaha mikro hingga perusahaan besar. Pendataan lapangan akan dilakukan pada Mei hingga Juli 2026, melalui kunjungan langsung petugas BPS maupun sistem online. Ia juga menekankan bahwa prinsip kerahasiaan data tetap dijaga; data yang dipublikasikan bersifat agregat, sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir informasi pribadi disalahgunakan.
“Kami tidak menilai data sebagai jujur atau tidak jujur, tetapi data apa adanya. Semua data yang diberikan akan menjadi indikator untuk memotret ekonomi Lampung dan dasar pengambilan kebijakan yang tepat,” jelas Ahmadriswan.
Manfaat Sensus Ekonomi, lanjutnya, tidak hanya untuk pemerintah, tetapi juga pelaku usaha. Data ini bisa digunakan sebagai acuan strategi bisnis, memahami tren pasar, hingga menemukan peluang usaha baru. “Dengan partisipasi aktif semua pihak, kami optimistis Sensus Ekonomi 2026 akan berjalan sukses dan menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi Lampung yang lebih maju dan berkelanjutan, mendukung visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” pungkasnya.
Acara Rakor ini diakhiri dengan sesi diskusi mendalam antara OPD, pengusaha, akademisi, dan media, membahas strategi kolaborasi, tantangan pendataan, dan langkah-langkah inovatif untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat. Partisipasi aktif semua pihak menjadi sorotan utama demi tercapainya sensus yang valid dan data yang berkualitas tinggi, sehingga kebijakan ekonomi di Lampung bisa lebih tepat sasaran dan efektif.***
