INSIDE POLITIK— Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Kamis (9/10/2025). Acara ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran aktif inspektorat daerah sejak tahap perencanaan program, bukan hanya ketika program sudah berjalan. “Pada waktu perencanaan utamanya, peran inspektorat jangan diam saja. Jangan menunggu program dieksekusi baru diperiksa kesalahannya,” ujar Tito.
Menteri Tito juga mengingatkan bahwa pengawasan yang efektif meliputi tiga tahapan utama: foresight, insight, dan oversight. Foresight atau kemampuan memprediksi kualitas program sejak awal, insight yakni bimbingan dan pendampingan selama program berjalan, serta oversight berupa evaluasi setelah program selesai. Menurut Tito, pendekatan ini akan memastikan pengawasan internal berjalan optimal dan mencegah potensi pelanggaran sejak dini.
“Semakin sedikit temuan pelanggaran, justru itu menunjukkan pengawasan berjalan efektif. Jangan jadikan banyaknya temuan sebagai indikator keberhasilan. Tujuan utama adalah mencegah kesalahan sebelum terjadi,” tegas Tito.
Rakornas ini juga menjadi ajang koordinasi antara Inspektorat daerah dengan Itjen Kemendagri, untuk menyamakan visi dan memperkuat soliditas komunitas pengawas internal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tito berharap optimalisasi pengawasan internal akan memastikan roda pemerintahan dan pembangunan berjalan maksimal, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyatakan dukungannya terhadap arahan Menteri Tito. “Pengawasan yang kuat dan proaktif sejak perencanaan sangat penting untuk menjaga integritas program pembangunan di Lampung. Rakornas ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menyerap strategi dan best practice dari kementerian serta daerah lain,” ujarnya.
Rakornas Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025 diikuti oleh seluruh inspektorat pemerintah daerah dari berbagai provinsi, dan diharapkan mampu menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.***
