INSIDE POLITIK– Suasana unjuk rasa ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (1/9/2025), berlangsung berbeda dari biasanya. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Pangdam XXI/Raden Intan Mayjen TNI Kristomei Sianturi, dan Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika hadir langsung di tengah-tengah massa dan memilih duduk lesehan untuk melakukan dialog terbuka.
Turut hadir dalam pertemuan ini Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, sejumlah tokoh agama, tokoh adat, serta pejabat pemerintahan daerah. Kehadiran mereka diterima dengan antusias, meski awalnya sempat disambut teriakan protes dari peserta aksi. Namun, ketegangan perlahan mereda setelah Gubernur Rahmat dan jajaran aparat menegaskan niat untuk mendengar dan menampung seluruh aspirasi mahasiswa dan masyarakat.
Dalam dialog yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut, perwakilan mahasiswa menyampaikan sepuluh tuntutan strategis, di antaranya pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset, pemangkasan gaji dan tunjangan anggota DPR sebagai bentuk efisiensi anggaran dan tanggung jawab moral, serta evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri. Mahasiswa juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana publik, perlindungan hak masyarakat, serta pembenahan sistem pendidikan dan kesehatan.
Gubernur Rahmat Mirzani menyampaikan apresiasi atas sikap tertib para pengunjuk rasa dan menegaskan komitmennya untuk menyampaikan seluruh aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat. “Terima kasih adik-adik mahasiswa yang telah menyuarakan aspirasi dengan tertib. Kami hadir di sini untuk mendengarkan langsung dan memastikan suara kalian sampai kepada pihak yang berwenang,” ujar Gubernur.
Sementara itu, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika meminta maaf secara terbuka atas insiden yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu, di mana seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas akibat terlindas kendaraan taktis Brimob. “Atas nama Kepolisian Daerah Lampung, kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas peristiwa tersebut. Kami berkomitmen untuk terus berbenah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan profesional,” kata Kapolda. Ia juga menekankan perlunya memberikan ruang seluas-luasnya bagi tim yang menangani kasus tersebut agar dapat mengungkap fakta secara cepat dan transparan.
Pangdam XXI/Raden Intan Mayjen TNI Kristomei Sianturi turut menegaskan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan selama aksi berlangsung. Ia mengimbau seluruh pihak untuk tetap mengedepankan dialog dan musyawarah sebagai cara menyampaikan aspirasi. Kehadiran Pangdam, Kapolda, dan Gubernur yang duduk lesehan bersama massa aksi menjadi simbol pendekatan humanis dan gotong-royong antara pemerintah dan masyarakat.
Ribuan peserta aksi menanggapi positif langkah dialog terbuka tersebut, memberikan tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi atas kesediaan pejabat daerah mendengarkan aspirasi mereka secara langsung. Aksi damai ini akhirnya berakhir tertib sekitar pukul 14.00 WIB, dengan massa membubarkan diri secara damai, meninggalkan kesan positif dan meningkatkan semangat kolaborasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan demokrasi di Provinsi Lampung.***
