INSIDE POLITIK– Gerbang Tani, sebagai badan otonom Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang lahir dari rahim rakyat, khususnya dari kalangan pesantren, petani, nelayan, serta pelaku ekonomi kecil, menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung arah kebijakan pemerintah yang berorientasi pada keadilan sosial dan ekonomi kerakyatan. Organisasi ini hadir dengan semangat memperjuangkan kepentingan kelompok masyarakat bawah yang selama ini menjadi tulang punggung bangsa, namun seringkali terpinggirkan dalam arus pembangunan nasional.
Sebagai banom resmi PKB, Gerbang Tani memiliki keyakinan kuat bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menjalankan mandat konstitusi dengan sungguh-sungguh. Hal ini terutama terkait dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara harus dikuasai oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Komitmen ini diyakini akan diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada petani, nelayan, UMKM, dan koperasi.
Gerbang Tani menekankan bahwa negara harus hadir secara aktif, bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga fasilitator sekaligus pelindung bagi masyarakat kecil. Iklim ekonomi yang adil dan inklusif harus diciptakan agar pelaku usaha kecil tidak tersingkir oleh dominasi kapital besar. Oleh karena itu, pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 harus dijalankan secara konsisten dengan memastikan kekayaan alam dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat, bukan segelintir elite atau kepentingan asing.
Sebagai bentuk kontribusi nyata, Gerbang Tani melalui PKB siap menjadi mitra strategis dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penguatan kebijakan publik. Fokus utama yang diusung adalah memperkuat peran negara di sektor strategis seperti pertanian, perikanan, energi, dan sumber daya alam lainnya. Dengan demikian, keberlanjutan pembangunan ekonomi dapat berjalan seiring dengan terjaganya kedaulatan nasional.
Gerbang Tani juga menilai koperasi harus kembali ke jati dirinya sebagai pilar utama ekonomi nasional. Koperasi tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan benar-benar menjadi wadah penguatan ekonomi rakyat. Dalam konteks ini, Gerbang Tani mengusulkan program nasional pemberdayaan ekonomi pesantren dan koperasi desa yang berbasis nilai serta kearifan lokal. Pesantren yang selama ini menjadi pusat pendidikan dan dakwah, diyakini dapat menjadi motor penggerak ekonomi berbasis kerakyatan apabila diberi dukungan penuh dari pemerintah.
Selain itu, Gerbang Tani juga mendukung penuh program redistribusi lahan yang adil, transparan, dan produktif. Tanah harus menjadi sumber penghidupan bagi petani dan masyarakat adat, bukan sekadar komoditas spekulatif. Program ini diharapkan dapat menciptakan pemerataan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Di sektor investasi, Gerbang Tani mendorong kebijakan yang berorientasi pada nilai tambah di dalam negeri. Investasi yang masuk harus mampu membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, menghormati lingkungan hidup, serta menjaga kearifan lokal. Prinsip utamanya adalah bahwa investasi tidak boleh hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Gerbang Tani siap bersinergi dengan pemerintah dalam mendorong lahirnya legislasi pro-rakyat, melakukan pengawasan terhadap program-program ekonomi kerakyatan, serta memperkuat birokrasi agar benar-benar mampu melayani rakyat. Birokrasi harus menjadi instrumen pelayanan publik, bukan beban bagi masyarakat kecil.
Di sisi lain, Gerbang Tani juga menekankan pentingnya membuka ruang dialog antara pemerintah dengan pesantren, petani, nelayan, serta pelaku UMKM. Dialog ini bukan hanya sebatas seremonial, tetapi harus menjadi wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, sehingga kebijakan yang lahir benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata rakyat di lapangan.
Dengan semangat kebersamaan dan nilai gotong royong yang diwariskan para pendiri bangsa, Gerbang Tani bertekad mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara penuh. Dukungan ini bukan sekadar simbolik, melainkan diwujudkan melalui langkah nyata dalam memperjuangkan ekonomi kerakyatan, kedaulatan pangan, kemandirian energi, serta penguatan koperasi dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.***
