INSIDE POLITIK – Pemerintah Kabupaten Tanggamus bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) Tahun 2025 secara serentak di 7.285 kecamatan se-Indonesia, pada Sabtu (30/8/2025). Kegiatan di Kabupaten Tanggamus dipusatkan di halaman Kantor Kecamatan Sumberejo dan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk menjaga stabilisasi harga pangan, menekan inflasi, serta mengurangi angka stunting di wilayah setempat.
Acara peluncuran GPM di Tanggamus dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten, Kepala Perum BULOG Divre Lampung, Sekretaris Daerah, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Kepala Pekon, serta perwakilan Persatuan Petelur Nasional (Pinsar Tanggamus). Kehadiran tokoh masyarakat dan pihak terkait ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga pangan, dan masyarakat dalam mendukung program nasional ini.
Dalam laporannya, PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPTPH) Hermansyah, SP, MMP, menjelaskan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan program strategis untuk mempermudah masyarakat memperoleh pangan dengan harga lebih terjangkau. “Tujuan utama GPM adalah menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, meningkatkan keterjangkauan daya beli masyarakat, serta menekan inflasi dan stunting di Kabupaten Tanggamus,” ujar Hermansyah. Ia menambahkan bahwa tema kegiatan ini, “Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dalam Pengendalian Inflasi dan Stunting di Kabupaten Tanggamus,” menjadi fokus utama pelaksanaan GPM tahun ini.
Pelaksanaan GPM didukung penuh oleh Perum Bulog Regional Lampung, yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar. Beberapa komoditas yang tersedia antara lain Beras SPHP, Gula Manis Kita, Tepung Terigu Bola Salju, Minyak Goreng Merk Kita, dan Telur Ayam Ras. Kehadiran bahan pangan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga kestabilan harga di pasaran lokal.
Dalam sambutannya, Bupati Tanggamus, Drs. Hi. Moh. Saleh Asnawi, MA., MH., yang diwakili Sekda Suaidi menekankan pentingnya stabilisasi pasokan dan harga pangan sebagai kunci menjaga ketahanan ekonomi masyarakat. “Kestabilan pasokan dan harga pangan adalah kunci menghadapi inflasi. Inflasi terjadi akibat kesenjangan harga antara produsen dan konsumen yang disebabkan oleh hambatan pasokan, faktor cuaca, biaya transportasi, kualitas infrastruktur, perilaku pedagang, serta pengelolaan stok,” ujarnya.
Bupati juga menyoroti ketidakseimbangan pasokan antar daerah yang kerap menyebabkan lonjakan harga pangan. Karena itu, GPM digelar serentak di seluruh Indonesia sebagai upaya pemerataan distribusi pangan. Pemkab Tanggamus pun telah melaksanakan program pendukung, seperti operasi pasar dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui Bulog kepada 66.887 Penerima Bantuan Pangan (PBP). Total bantuan yang disalurkan mencapai 1.337.740 kilogram beras, bersumber dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kemensos RI, dengan pengawasan ketat agar tepat sasaran.
“Harapan kita, GPM tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tapi berkesinambungan dalam membantu masyarakat memperoleh pangan murah dan terjangkau,” tegas Bupati. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat, Badan Pangan Nasional, BULOG, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya program ini.
Keberadaan GPM di Tanggamus diharapkan mampu menjangkau masyarakat luas, khususnya keluarga kurang mampu, dan menjadi bagian dari strategi nasional dalam pengendalian inflasi, stabilisasi harga, serta upaya menekan angka stunting yang masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah. Dengan pelaksanaan yang terintegrasi antara pemerintah daerah, lembaga pangan, dan masyarakat, program ini diharapkan dapat menjadi model keberlanjutan dalam pemenuhan kebutuhan pokok yang stabil dan terjangkau, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Tanggamus.***
