InsidePolitik–Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasion (ATR/BPN) Nusron Wahid sesumbar jika keinginannya untuk memiskinkan mafia tanah.
Nusron bilang pihaknya dalam waktu dekat akan segera menggelar rapat koordinasi khsusus dengan Jaksa Agung, Kapolri, dan Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK).
“Kita tidak bisa mentolerir itu, kita akan melaksanakan rakor khusus ini dengan Pak Kejaksaan Agung, dengan Kapolri, sama PPATK. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah,” kata Nusron dalam rapat di Komisi II DPR.
Nusron mengaku senang jika para pelaku mafia tanah bukan hanya dikenakan delik pidana umum. Namun, juga delik pidana pencucian uang. Delik itu menurut dia penting untuk menimbulkan efek jera.
“Nah ini yang perlu kita dorong dalam rakor itu, kita sedang simulasi. Supaya apa, supaya persoalan mafia tanah ini benar-benar tidak ada di Indonesia,” katanya.
Nusron menjelaskan cara kerja mafia tanah selalu melibatkan tiga unsur yakni orang dalam, pemborong tanah, dan unsur pendukung. Unsur ketiga biasanya melibatkan kepala desa, pengacara, PPAT, hingga oknum notaris.
Dia menjelaskan bahwa masalah mafia tanah harus diselesaikan. Nusron mengaku sedang melakukan simulasi agar pelaku mafia tanah ke depan bisa juga dimiskinkan.
“Supaya kita semua, baik dari pemerintah maupun yang ada di DPR tidak kategori orang yang dzolim terhadap orang-orang yang kecil atau orang yang berhak,” katanya.
