InsidePolitik–Sikap politik PKS terkesan memalukan. PKS adalah satu dari sejumlah parpol yang setuju revisi RUU Pilkada. Namun, ketika muncul gelombang tekanan dari rakyat, tiba-tiba PKS berbalik arah mendukung pembatalan pengesahan RUU Pilkada.
Sebelumnya, jubir PKS Muhammad Kholid menyambut baik keputusan DPR dan Pemerintah membatalkan revisi UU Pilkada dan menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Kholid menyebut keputusan DPR dan pemerintah untuk membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.
“Ini keputusan yang tepat dan sesuai dengan harapan masyarakat. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua,” ujar Kholid.
PKS, kata Kholid, memandang jika semua pihak harus menjaga marwah demokrasi.
“Ini tanggung jawab partai politik, tanggung jawab pemerintah, DPR RI, dan juga masyarakat,” ujar Kholid.
Sebelumnya, sebanyak delapan dari sembilan fraksi di DPR RI–minus PDIP–menyepakati revisi UU Pilkada dalam rapat Panja Baleg DPR, Rabu (21/8/2024) lalu.
Dari delapan fraksi itu, ada pula fraksi PKS yang menjadi pendukung revisi RUU Pilkada itu.
Namun pasca munculnya penolakan masyarakat dengan rangkaian demo mengarah ke DPR, fraksi PKS mulai berbalik menolak revisi RUU Pilkada.
