InsidePolitik–KPU menegaskan calon kepala daerah yang lawan kotak kosong harus unggul minimal 50 persen.
Dengan demikian, calon tunggal ini baru bisa ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih.
Anggota KPU RI Idham Holik menjelaskan, jika ada calon tunggal yang perolehan suaranya tidak mencapai 50 persen lebih dari total jumlah pemilihnya, maka selama periode pemerintahan sampai akhirnya pilkada berikutnya daerah itu dipimpin oleh penjabat sementara (Pjs).
“Sekiranya pasangan calon tunggal tidak memenuhi syarat ketentuan untuk dinyatakan terpilih, yaitu dengan ketentuan memperoleh suara sah lebih dari 50 persen, ternyata tidak melampaui batas ketentuan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka akan diadakan pemilihan pada pemilihan selanjutnya. Kapan pemilihan selanjutnya? Yaitu pada 2029,” ungkap Idham saat dia ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (31/8/2024), dikutip dari Antara.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
Untuk ketentuan mengenai penjabat sementara, Idham menyebut itu diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
Sebelumnya, KPU RI mengungkap ada 48 calon kepala daerah (Cakada) Tunggal yang bakal melawan kotak kosong.
Jumlah ini meningkat dibanding pilkada sebelumnya.
“Memang dibandingkan dengan pilkada serentak 2020 adanya peningkatan calon tunggal ini cukup signifikan,” kata Ketua Divisi Teknis KPU Idham Holik.
