InsidePolitik–Kemendagri akan mengganti 2 Pj Kepala Daerah karena tak netral di pilkada.
Sebelumnya, Kemendagri juga menerima lebih dari 300 laporan terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama Pilkada 2024.
“Laporan dari Kemendagri terkait dengan beberapa kasus yang terindikasi pelanggaran netralitas ya, jadi ada Buton Selatan, ditanyakan katanya ada pelanggaran melakukan rotasi padahal tidak boleh. Kami sampaikan telah dibatalkan, jadi pemerintah bisa menganulir keputusan yang tidak sesuai,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.
Bima juga menyebut akan merotasi Pj Gayo Lues di Sumatera Utara lantaran konflik kepentingan.
“Kemudian ada juga laporan kepala daerah yang conflict of interest, Pj ini di kabupaten Gayo Lues di Sumatera Utara juga sedang diproses untuk digeser atau dirotasi, jadi kita merespons semua aduan itu. Memang sejak isu netralitas ini diangkat, kami mendapat banyak laporan, 300 lebih laporan dan ini baik,” bebernya.
Meski begitu, Bima mengklaim penanganan laporan netralitas ini sudah cukup terkendali.
“Ada kecenderungan langkah-langkah yang lebih terkendali, nggak sembarangan lagi sekarang. Dan kami akan tindak lanjuti semua laporan tentang netralitas ASN apalagi ini 7 hari menjelang pencoblosan,” ujarnya.
“Dan kami juga mengingatkan, sekali lagi, nanti ini kan hari Sabtu petahana yang cuti ini kembali lagi, nggak boleh begitu kembali langsung main copot, main geser. Semua ada aturannya, apalagi kalau mencopot atau menggeser ini dikarenakan ada faktor politik karena mendukung atau tidak mendukung, nggak boleh,” tambahnya.
