InsidePolitik–Sampai saat ini jumlah gugatan hasil pilkada yang masuk ke MK terus bertambah. Lantas seperti apa alur gugatan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) berjalan, ini informasinya.
Ketua MK Suhartoyo menjelaskan layanan pengajuan permohonan sengketa dibuka hingga 18 Desember 2024. Proses pengajuan gugatan diawali setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah mengumumkan hasil perolehan suara.
Sesuai aturan, pihak yang keberatan memiliki waktu tiga hari kerja setelah pengumuman tersebut untuk mengajukan gugatan ke MK.
Dengan prosedur yang terstruktur, alur ini bertujuan memastikan setiap sengketa hasil Pilkada 2024 dapat ditangani sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Batas waktu kan masing-masing berbeda tergantung provinsi itu. Tapi provinsi menetapkannya kalau sudah ditetapkan baru tiga hari kerja setelah sejak ditetapkan itu,” ujar Suhartoyo.
Suhartoyo menekankan pentingnya transparansi dalam proses ini. Dengan sistem elektronik yang digunakan, diharapkan semua tahapan, mulai dari pengajuan hingga putusan, berjalan lebih efisien dan dapat dipantau secara terbuka oleh publik.
Dengan alur gugatan hasil Pilkada 2024 tersebut, para pemohon diharapkan dapat memanfaatkan waktu dan sistem yang tersedia secara maksimal untuk mengajukan gugatan sesuai prosedur yang berlaku.
Namun, bagaimana alur gugatan hasil Pilkada 2024 di MK? Berikut ini penjelasannya.
Tahapan Pengajuan Permohonan
– Pengajuan awal
Pemohon dapat mengajukan permohonan melalui sistem elektronik (e-AP3) dalam tiga hari kerja setelah KPU daerah mengumumkan hasil pilkada.
– Perbaikan dan kelengkapan dokumen
Setelah permohonan awal diajukan, pemohon diberikan waktu maksimal tiga hari kerja untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen permohonan.
– Pencatatan permohonan
Jika permohonan dinyatakan memenuhi syarat, MK akan mencatatnya dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) menggunakan sistem e-BRPK. Pemohon kemudian menerima akta registrasi perkara konstitusi (ARPK) sebagai tanda permohonan telah terdaftar resmi.
– Penetapan sidang
Setelah pendaftaran selesai, hakim MK akan melakukan gelar perkara dan menetapkan jadwal persidangan.
Sidang Pemeriksaan dan Putusan
Sidang pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan dimulai pada awal Januari 2025. Persidangan akan berlangsung dengan format yang mirip dengan sengketa hasil Pemilu Legislatif 2024, di mana setiap panel terdiri dari tiga hakim konstitusi.
Namun, perbedaan utama terletak pada batas waktu putusan. MK diwajibkan menyelesaikan perselisihan hasil pilkada dalam waktu 45 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
