InsidePolitik–DPP PKB dan NasDem mendukung pilkada dikembalikan ke DPRD seperti dulu lagi.
Ketua Harian DPP PKB Ais Syafiah Asfar mengatakan PKB sejak dahulu selalu mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan langsung oleh rakyat.
Hal ini ia sampaikan merespons keinginan Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD.
“Dari dulu PKB mendukung untuk pemilihan gubernur dapat ditunjuk oleh DPRD,” kata Ais.
Ais mengatakan tugas dan fungsi gubernur lebih kepada perpanjangan tangan pemerintah pusat ke kabupaten/kota, bukan sebagai kepala eksekutif yang memiliki otonomi penuh terhadap sebuah kabupaten/kota.
Karena itu, ia merasa anggaran untuk pilgub semestinya bisa dialokasikan ke kebutuhan lain yang lebih menyasar kebutuhan rakyat.
“Dialokasikan untuk pembangunan daerah / program yang lebih bermanfaat,” katanya.
Di sisi lain, Ais menyinggung penyelenggaraan Pilkada memerlukan puluhan triliun, bahkan dua sampai tiga kali lipat dibanding pilkada 2019.
Ia menyetujui pernyataan Prabowo bahwa anggaran negara akan jauh lebih hemat jika biaya pilkada kemarin difokuskan untuk memberikan makan anak-anak yg miskin.
Meski begitu, ia mengatakan perlu dikaji lagi apakah pilkada langsung secara keseluruhan dipilih oleh rakyat merupakan pilihan yang tepat atau tidak.
“Karena tentu dengan dipilihnya kepala daerah oleh DPRD akan mengurangi politik uang di tingkat pemilih. Namun di sisi lain, justru akan meningkatkan politik uang di tingkat elite, dengan mencoba “membeli suara” di tingkat elite. Akhirnya kurang transparan & tidak mewakili kehendak masyarakat di daerah,” ujarnya.
Senada, Ketua DPP NasDem Irma Chaniago secara pribadi menyetujui jika pemilihan gubernur tak perlu dipilih langsung oleh rakyat dan cukup dipilih oleh DPRD semata.
“Saya usul malah gubernur tidak perlu dipilih langsung,” kata Irma.
Irma beralasan jika gubernur merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan sebagai koordinator bupati dan wali kota semata. Sehingga, Pilgub dianggapnya cuma buang-buang anggaran semata.
“Toh yang kerja langsung ke masyarakat bupati dan wali kota,” ujarnya.
Di sisi lain, Irma mengaku setuju jika kepala daerah level bupati dan wali kota masih dipilih langsung oleh rakyat.
“Kalau bupati, wali kota dan presiden masih oke lah dipilih langsung,” katanya.
Sebelumnya Prabowo melempar wacana kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) malam.
Ia menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo.
Prabowo menyebut usul ini akan menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada.
Dia juga menyatakan uang anggaran untuk Pilkada itu bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting bagi masyarakat.
