InsidePolitik–Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima sebanyak 687 aduan pelanggaran penyelenggara pemilu sepanjang tahun 2024.
Jumlah ini meningkat 2 kali lipat dibanding tahun lalu.
“Sebanyak 687 aduan diterima DKPP pada 2024 (per 9 Desember 2024), meningkat lebih dari 100 persen dibanding tahun 2023 sebanyak 299 aduan,” kata Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo.
Dari total 687 aduan yang ditangani DKPP, 271 di antaranya terkait tahapan Pemilu 2024, 130 aduan terkait Pilkada 2024, dan 236 aduan masuk dalam kategori nontahapan.
Kategori tahapan Pemilu 2024, ada tiga aduan yang paling tinggi, yakni tahapan rekapitulasi perhitungan suara sebanyak 106 aduan, pemungutan dan perhitungan suara sebanyak 30 aduan, dan penanganan pelanggaran 28 aduan.
Sementara pada Pilkada Serentak 2024, mantan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI itu menyebutkan, aduan tertinggi terkait pelaksanaan kampanye yang di dalamnya kerap terjadi praktik politik uang sebanyak 35 aduan.
“Kemudian peringkat kedua dan ketiga masing-masing adalah tahapan pendaftaran pasangan calon 14 aduan, dan penetapan pasangan calon 13 aduan,” lanjutnya.
Menurutnya, tingginya peningkatan jumlah aduan tersebut harus dipandang dalam sisi positif, dimana kepercayaan publik terhadap DKPP lebih baik.
“Kami menyampaikan laporan agar publik mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh DKPP selamat masa 1 tahun, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi, khususnya bagi penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu dalam memperbaiki kualitas demokrasi kita,” katanya.
