InsidePolitik—Bawaslu RI menemukan adanya indikasi pelanggaran pidana yang diduga dilakukan oleh petahana di Pilkada 2024.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, ada laporan pelanggaran pidana yang melanggar Pasal 71 ayat 1-5 mengenai petahana yang membuat kebijakan menguntungkan mereka dalam Pilkada.
“Sekarang masih berkutat pada pasal 71 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 yang mengenai petahana yang melantik, ada satu dua kasus sudah masuk,” kata Rahmat Bagja.
Bagja menjelaskan, dugaan pelanggaran pidana Pilkada tersebut, masih diproses di tahap Bawaslu baik provinsi maupun kabupaten/kota, begitu juga pelibatan penegak hukum lainnya seperti polisi dan kejaksaan.
Diugaan pelanggaran tersebut diketahui adanya sejumlah calon petahana yang disebut telah melantik sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah tempatnya berkuasa dalam waktu dekat.
Padahal dalam Pasal 71 Ayat 2 disebutkan, kepala daerah dilarang mengganti pejabat enam bulan sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.
Meski demikian, Bagja menyebut para petahana yang dilaporkan ini belum bias ditindak karena belum ada pengumuman paslon Pilkada 2024 yang diumumkan KPU.
“Kalau (akhirnya) tidak menjadi calon kan, tidak terkait dalam dalam peraturan ini, pidana ya,” ucapnya.
Meski tidak secara rinci, Bagja menjelaskan beberapa kasus dugaan pelanggaran pidana pilkada ini terjadi di Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.”Serta beberapa wilayah di Bali misalnya itu masih terjadi,” tandas Bagja.
