INSIDE POLITIK – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal resmi melantik Anang Risgiyanto sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Rendi Riswandi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung, Kamis 18 September 2025, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur. Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.
Acara pelantikan yang dihadiri oleh seluruh kepala perangkat daerah dan pejabat eselon I dan II lingkungan Pemprov Lampung, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/5117/VI.04/2025. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan bahwa Bappeda ibarat “otak” dan BKD sebagai “jantung” dari jalannya pemerintahan. Sinergi keduanya menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang efektif dan pelayanan publik yang prima.
“Bappeda adalah arsitek pembangunan daerah. Perencanaan yang baik harus berbasis data, melibatkan partisipasi masyarakat, serta mampu mengintegrasikan program strategis daerah dengan kebijakan nasional,” ujar Gubernur. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya sebatas proyek fisik, tetapi juga menyentuh aspek fundamental seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan ekonomi, dan kelestarian lingkungan. “Ujung dari semua perencanaan ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur memberikan amanat khusus kepada Kepala BKD Rendi Riswandi untuk menata manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih profesional, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Transformasi digital menjadi sorotan utama, mulai dari rekrutmen, pengembangan kompetensi, hingga sistem penilaian kerja ASN. Tujuannya adalah transparansi, objektivitas, serta penemuan talenta terbaik dari 17.000 ASN di Lampung.
“Digitalisasi akan menutup celah subjektivitas dan membuka kesempatan yang sama bagi seluruh ASN berprestasi untuk berkontribusi. Dengan birokrasi yang kompeten dan berintegritas, pemerintah akan lebih cepat tanggap dalam memberikan pelayanan,” jelasnya.
Gubernur juga menekankan bahwa jabatan adalah amanah, bukan hadiah yang harus dirayakan secara berlebihan. Para pejabat yang baru dilantik diharapkan segera beradaptasi, membangun sinergi antarinstansi, dan menjadi motor penggerak perubahan di lingkungan kerja masing-masing.
“Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah semakin tinggi. Kita harus bekerja keras, inovatif, dan menjaga kebersamaan. Dengan itu, Lampung akan menjadi provinsi unggul, berdaya saing, dan sejahtera,” tegasnya.
Pelantikan ini diharapkan mendorong akselerasi pembangunan daerah melalui perencanaan yang matang dan manajemen ASN yang modern, sehingga seluruh program pemerintah dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Lampung.***
