INSIDE POLITIK– Lemahnya fungsi pengawasan di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung terhadap penggalian potensi pendapatan daerah di tengah efisiensi anggaran menjadi perhatian Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo.
Meski demikian, anggota Fraksi Partai Demokrat ini terus mendorong peningkatan pendapatan daerah dengan mengajak empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkolaborasi.
“Di tengah efisiensi anggaran, kita justru melihat banyak peluang yang belum dimaksimalkan. Saya sudah berdiskusi dengan beberapa dinas terkait, dan memang bagian pengawasan di Disnaker ini sangat lemah karena keterbatasan sumber daya,” ujar Deni kepada media ini, Rabu, 13 Agustus 2025.
Deni memastikan kolaborasi antara Disnaker, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Pengairan dilakukan untuk memperkuat pengawasan lintas sektor sehingga potensi pendapatan daerah dapat ditingkatkan di berbagai sektor yang ada di Sai Bumi Ruwai Jurai.
“Kolaborasi ini harus segera dilakukan agar pada tahun 2026 Lampung tidak kehilangan potensi pendapatan daerah. Potensi yang ada di Disnaker sangat besar, dan melalui kolaborasi ini diharapkan pendapatan daerah bisa meningkat,” jelasnya.
Deni menambahkan, berdasarkan data yang diterima, ada lebih dari 25 ribu perusahaan di Provinsi Lampung yang diyakini dapat menambah pendapatan jika seluruh izin dan pajaknya terpantau dengan baik.
“DLH bisa mengawasi izin air permukaan, Dinas Pengairan memastikan ukuran meteran, dan Dispenda mengoptimalkan pajak. Perusahaan besar yang menggunakan alat berat juga perlu diawasi secara ketat,” pungkas Deni.***
