InsidePolitik–Skenario KIM Plus nampaknya bakal digunakan juga di Pilgub Lampung agar jalan RMD bisa mulus. Kondisi ini bakal membuat posisi Arinal dan Umar terancam.
Apalagi, dua parpol di luar KIM yakni; PKB dan NasDem juga sudah mendukung Rahmat Mirzani Djausal.
Sedangkan PKS sampai saat ini belum menentukan rekomendasi untuk kandidat baik sebagai cagub maupun cawagub.
Dua parpol lainnya yang menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, yakni PAN dan Demokrat bakal lebih mudah digiring untuk bergabung bersama koalisi besar pengusung Rahmat Mirzani Djausal.
Apalagi, Ketum PAN Zulhas menjadi sosok yang juga punya peran untuk mewacanakan KIM Plus, hal ini terlihat ketika Zulhas paling getol membangun wacana koalisi gemuk di beberapa pilgub.
Sedangkan Demokrat, dengan perolehan 9 kursi di DPRD Lampung lebih fleksibel meski Edy Irawan Arief berharap bisa maju sebagai cawagub.
Skenario KIM Plus ini juga mengancam posisi Arinal Djunaidi yang sudah memperoleh rekomendasi dari Golkar.
Apalagi, ada anasir jika Golkar juga kabarnya menyodorkan tiga nama kadernya sebagai pendamping Rahmat Mirzani Djausal.
Kondisi ini jelas berpotensi memicu perpecahan antar kader Golkar di Lampung karena sikap DPP Golkar yang tak bulat.
Bahkan pasca adanya isu tiga nama yang disodorkan untuk menjadi cawagub Mirza itu, muncul upaya untuk mendongkel posisi Arinal sebagai Ketua Golkar Lampung.
Selanjutnya, dengan nasib Umar Ahmad yang hanya mendapat surat tugas sebagai bacawagub dari PDIP akan sangat sulit membangun koalisi dengan PKS.
Di tingkat elit kedua parpol, ada perbedaan ideologi yang cukup signifikan antara PDIP dan PKS hingga riwayat dendam masa lalu yang membuat peluang keduanya untuk bersatu.
Hal ini pula yang terlihat di Pilgub Sumut, saat PKS sudah menjajaki untuk mengusung Edy Rahmayadi, PDIP cenderung tarik ulur dengan Edy Rahmayadi.
Akhirnya, PKS batal mendukung Edy Rahmayadi dan berbalik menyerahkan rekomendasi untuk Bobby Nasution.