INSIDE POLITIK— Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya memastikan Program Sekolah Rakyat berjalan optimal dan tepat sasaran. Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat memimpin Entry Meeting Evaluasi Program Sekolah Rakyat bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jumat (6/2/2026), di Ruang Rapat Sakai Sambayan.
Evaluasi tahun ini difokuskan pada Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 32 di Lampung Selatan (Tahap 1B) dan Sekolah Rakyat Terintegrasi 35 di Bandar Lampung (Tahap 1C), dua satuan pendidikan yang menjadi percontohan peningkatan akses pendidikan rakyat.
Evaluasi Menyeluruh untuk Menjamin Arah Kebijakan
Dalam arahannya, Sekdaprov Marindo menegaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.
“Program Sekolah Rakyat ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan akses pendidikan yang layak bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif agar pelaksanaannya tepat sasaran, terkoordinasi, dan berkelanjutan,” ujar Marindo.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan tata kelola pendidikan yang efektif.
Rapat dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Agus Setiyawan, Kepala Dinas Sosial, BPSDM Lampung, perwakilan Kementerian PU, serta instansi terkait lainnya.
BPKP: Pembelajaran Berjalan Baik, Digitalisasi dan Bahasa Inggris Menonjol
Kepala Perwakilan BPKP Lampung, Agus Setiyawan, menjelaskan bahwa pihaknya mendapatkan mandat resmi untuk mengawasi Program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari agenda prioritas pengawasan 2026.
“Pengawasan ini merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya. Kami sudah melakukan pengawasan langsung ke SRMA 32 Lampung Selatan dan melihat proses pembelajaran berjalan cukup baik, termasuk penggunaan bahasa Inggris sebagai pengantar serta pemanfaatan perangkat digital yang interaktif,” ujar Agus.
Ia menyampaikan bahwa dalam enam bulan terakhir, perkembangan Sekolah Rakyat menunjukkan hasil positif. Namun pengawasan tetap dilakukan dengan indikator ketat, terutama terkait implementasi kebijakan, tata kelola, manajemen risiko, dan akuntabilitas keuangan.
Fokus Penguatan Kurikulum, SDM, dan Dukungan Daerah
Agus menambahkan bahwa tantangan utama ke depan adalah memastikan kurikulum, kesiapan tenaga pendidik, dan dukungan pemerintah daerah berjalan selaras.
“Penguatan kurikulum, kesiapan tenaga pendidik, dan dukungan pemerintah daerah sangat penting untuk mengantisipasi hambatan dalam penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat, sehingga tujuan utama mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai secara optimal,” jelasnya.
Evaluasi ini juga akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan untuk tahap pelaksanaan berikutnya, dengan harapan Sekolah Rakyat mampu menjadi model pendidikan inklusif di Provinsi Lampung.
