INSIDE POLITIK- Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Raihan ini menjadi pencapaian istimewa karena merupakan opini WTP yang ke-10 secara berturut-turut bagi Kabupaten Lampung Selatan. Prestasi tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan yang baik.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, kepada Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Jumat (29/5/2026).
Penyerahan LHP tersebut dilakukan bersamaan dengan 14 pemerintah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung yang telah menyelesaikan proses audit laporan keuangan tahun anggaran 2025.
Menanggapi capaian tersebut, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama satu dekade tidak terlepas dari sinergi seluruh elemen pemerintahan yang terus berkomitmen menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
“Alhamdulillah, hari ini Kabupaten Lampung Selatan kembali mendapatkan opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang ke-10,” ujar Bupati Egi.
Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan sekadar capaian administratif, tetapi menjadi tanggung jawab moral untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan keuangan negara demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat melalui program-program yang berdampak positif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Rini Ariasih, mengatakan keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 10 tahun berturut-turut merupakan hasil dari komitmen pimpinan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta sinergi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang akuntabel.
Menurutnya, penguatan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, serta konsistensi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menjadi faktor penting dalam mempertahankan capaian tersebut.
Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah juga dinilai berperan besar dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pengelolaan anggaran.
Dengan raihan opini WTP ke-10 secara berturut-turut ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
