INSIDE POLITIK- Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Lampung mencatat 40.165 tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas selama 14 hari pelaksanaan Operasi Patuh Krakatau 2026, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.
Dari total tindakan tersebut, sebanyak 390 penindakan dilakukan melalui sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), 77 penindakan secara non-ETLE, sedangkan 39.698 lainnya berupa teguran kepada pengendara.
Direktur Lalu Lintas Polda Lampung Kombes Pol M. Reza Chairul Akbar Sidiq mengatakan, sebagian besar penanganan pelanggaran dilakukan melalui pendekatan edukatif dan persuasif.
Menurut dia, operasi tersebut tidak semata-mata bertujuan memberikan sanksi, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat agar lebih disiplin dalam berlalu lintas.
“Sebagian besar penanganan pelanggaran dilakukan melalui pendekatan edukatif dan persuasif. Kami ingin masyarakat memahami bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bukan karena takut kepada petugas, melainkan karena kesadaran bahwa keselamatan merupakan kebutuhan bersama,” kata Reza saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2026).
Melawan Arus Masih Jadi Pelanggaran Dominan
Berdasarkan hasil evaluasi selama operasi, perilaku pengendara sepeda motor atau kendaraan roda dua (R2) yang melawan arus masih menjadi salah satu pelanggaran paling dominan.
Selain itu, penggunaan helm standar nasional Indonesia (SNI) juga menjadi perhatian khusus petugas. Kedua pelanggaran tersebut dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan pengguna jalan dan dapat memicu kecelakaan dengan dampak serius.
Reza menjelaskan, melawan arus bukan sekadar pelanggaran terhadap aturan lalu lintas. Perilaku tersebut juga meningkatkan risiko terjadinya tabrakan dengan kendaraan dari arah berlawanan.
“Pelanggaran melawan arus bukan sekadar persoalan ketertiban, tetapi dapat memicu kecelakaan lalu lintas karena memperbesar potensi terjadinya benturan dengan kendaraan dari arah berlawanan,” ujarnya.
Karena itu, kepolisian mengingatkan pengendara untuk tidak mengabaikan aturan, termasuk menggunakan helm berstandar SNI dan mematuhi arah perjalanan sesuai rambu lalu lintas.
Penindakan dan Teguran Turun 43,26 Persen
Selain mencatat jumlah tindakan terhadap pelanggaran, Ditlantas Polda Lampung juga melaporkan hasil kegiatan preemtif, preventif, serta penegakan hukum selama Operasi Patuh Krakatau 2026.
Reza menyebut terdapat 19.002 output kegiatan preemtif dan 8.224 output kegiatan preventif. Sementara itu, kegiatan penindakan dan teguran tercatat sebanyak 3.930 tindakan.
Menurut dia, angka penindakan dan teguran tersebut mengalami penurunan 43,26 persen dibandingkan periode yang sama pada pelaksanaan Operasi Patuh Krakatau 2025.
Meski demikian, penurunan angka penindakan tidak dapat langsung diartikan sebagai berkurangnya seluruh pelanggaran lalu lintas di wilayah Lampung.
“Penurunan angka penindakan tersebut tidak serta-merta kami artikan sebagai penurunan seluruh pelanggaran lalu lintas. Hal ini tetap harus dianalisis bersama dengan intensitas pengawasan, jumlah temuan pelanggaran, serta tingkat kecelakaan,” jelasnya.
Pengawasan Tetap Berlanjut Setelah Operasi Berakhir
Berakhirnya Operasi Patuh Krakatau 2026 tidak berarti kegiatan kepolisian dalam meningkatkan disiplin dan keselamatan berlalu lintas ikut berhenti.
Ditlantas Polda Lampung akan mengevaluasi data pelanggaran dan kecelakaan sebagai dasar pemetaan jenis pelanggaran dominan, karakteristik pengendara, lokasi rawan, hingga waktu dengan risiko kecelakaan tinggi.
Hasil evaluasi tersebut akan digunakan untuk menentukan strategi pengawasan dan penempatan personel di lapangan.
“Kami akan mengoptimalkan penempatan personel pada titik-titik rawan pelanggaran dan kecelakaan, terutama pada jam-jam aktivitas masyarakat, melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, dan patroli,” ucap Reza.
Selain pengawasan di jalan, kepolisian juga akan meningkatkan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada pelajar, mahasiswa, komunitas pengendara sepeda motor, pengemudi angkutan umum, hingga pengemudi angkutan barang.
Ditlantas Polda Lampung juga akan memperkuat pemanfaatan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), K3I, Regional Traffic Management Center (RTMC), serta data kecelakaan lalu lintas sebagai dasar pengawasan dan pengambilan keputusan.
Reza menegaskan, keberhasilan menjaga keselamatan jalan tidak hanya bergantung pada keberadaan petugas maupun pelaksanaan operasi kepolisian, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan.
“Operasi boleh berakhir, tetapi disiplin dan keselamatan berlalu lintas harus terus berjalan,” tutupnya.***
