INSIDE POLITIK- Himpunan Masyarakat Transparansi (Himatra) Lampung menyoroti tata kelola pengadaan proyek di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKPCK) Provinsi Lampung. Lembaga pemantau kebijakan publik tersebut menduga terdapat praktik pengondisian pengadaan yang menguntungkan kelompok atau rekanan tertentu.
Ketua Umum Himatra Lampung, Taufik Hidayatullah, menyebut indikasi praktik kongkalikong dalam distribusi paket pekerjaan perlu mendapat perhatian serius. Ia juga menyoroti dugaan dominasi kelompok tertentu yang disebut dengan istilah “sekelik ekam” atau lingkaran dekat.
Menurut Taufik, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan persaingan dalam memperoleh proyek, tetapi juga berpotensi berdampak terhadap kualitas pekerjaan akibat lemahnya pengawasan.
“Kami mencium aroma tidak sedap dalam distribusi paket proyek di Dinas PKPCK Lampung. Banyak praktik selap-selip yang pada akhirnya hanya menguntungkan ‘sekelik ekam’ atau lingkaran tertentu saja. Ketika proyek sudah dikondisikan sejak awal, maka pengawasan pun ikut tumpul dan kualitas pekerjaan di lapangan menjadi taruhannya,” tegas Taufik dalam keterangannya.
Dugaan Dominasi Kontraktor dan Persoalan Kualitas Pekerjaan
Himatra menilai konsentrasi paket pekerjaan pada sejumlah perusahaan kontraktor perlu ditelusuri lebih jauh. Menurut lembaga tersebut, terdapat indikasi sejumlah rekanan memperoleh banyak paket proyek dalam satu periode anggaran.
Pada pelaksanaan anggaran terbaru, proyek infrastruktur bernilai belasan miliar rupiah disebut terindikasi terkonsentrasi pada segelintir perusahaan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai proses evaluasi kualifikasi, kapasitas perusahaan, serta tingkat persaingan dalam pengadaan barang dan jasa.
Selain distribusi paket, Himatra juga menyoroti kualitas pekerjaan di lapangan. Lembaga tersebut menyebut terdapat laporan mengenai sejumlah proyek jalan lingkungan melalui mekanisme Pengadaan Langsung (PL) yang mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat setelah pengerjaan.
Kondisi tersebut dinilai perlu diperiksa untuk memastikan apakah kerusakan berkaitan dengan mutu material, metode pelaksanaan, ketidaksesuaian spesifikasi, atau lemahnya pengawasan selama pekerjaan berlangsung.
Fungsi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan konsultan pengawas juga menjadi perhatian. Pengawasan yang tidak berjalan optimal berpotensi membuat penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak terdeteksi sejak awal.
Temuan Audit BPK Kembali Menjadi Sorotan
Persoalan pengadaan proyek di lingkungan Dinas PKPCK Lampung juga dikaitkan dengan catatan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada periode sebelumnya.
Dalam materi yang disampaikan Himatra, disebutkan terdapat temuan terkait kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi pada sejumlah paket pekerjaan jalan lingkungan, drainase, dan sumur bor.
Nilai permasalahan tersebut disebut mencapai miliaran rupiah. Namun, rincian tahun anggaran, jumlah paket, nilai kerugian atau kelebihan pembayaran, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan perlu ditelusuri berdasarkan dokumen resmi BPK.
Bagi Himatra, catatan pemeriksaan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi agar persoalan serupa tidak terus berulang. Pengawasan tidak cukup dilakukan melalui pemeriksaan administrasi, tetapi juga harus memastikan hasil pekerjaan sesuai spesifikasi dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dugaan KKN PKPCK Lampung Telah Dilaporkan ke KPK
Sorotan terhadap Dinas PKPCK Lampung semakin menguat setelah Gerakan Pemuda Anti Korupsi (G-PAK) disebut telah melaporkan dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan dinas tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal Oktober 2026.
Dalam laporan itu, G-PAK menyoroti sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa, mulai dari dugaan rekayasa lelang atau bid rigging, pembocoran Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga dugaan pemberian komisi proyek atau kickback.
G-PAK juga menyoroti tingkat efisiensi lelang yang disebut rata-rata berada di bawah satu persen. Angka tersebut dinilai perlu ditelusuri untuk mengetahui apakah proses kompetisi berjalan secara wajar dan menghasilkan harga pengadaan yang kompetitif.
Dalam informasi yang disampaikan, KPK disebut telah merespons pengaduan tersebut melalui surat bernomor R/6256/PM.00.01/30-35/10/2026 untuk proses verifikasi oleh Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat.
Namun, respons administratif atas pengaduan tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Dugaan yang dilaporkan tetap harus melalui proses verifikasi, penelaahan, dan pemeriksaan sesuai kewenangan KPK.
Himatra Desak Evaluasi Pejabat dan Audit Investigatif
Taufik Hidayatullah menilai dugaan penguasaan paket pekerjaan oleh kelompok tertentu dapat menghambat persaingan usaha yang sehat. Kondisi tersebut juga berpotensi merugikan kontraktor lokal yang memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses pengadaan.
Lebih jauh, masyarakat sebagai penerima manfaat berpotensi menanggung dampak apabila pekerjaan infrastruktur tidak dilaksanakan sesuai standar kualitas.
Atas dasar itu, Himatra menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah daerah dan lembaga pengawasan.
Pertama, meminta Gubernur Lampung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pimpinan dan pejabat teknis di lingkungan Dinas PKPCK Provinsi Lampung.
Kedua, mendesak Inspektorat dan aparat penegak hukum (APH) melakukan audit investigatif terhadap paket pekerjaan yang diduga dikondisikan maupun proyek yang mengalami kerusakan atau penurunan mutu dalam waktu singkat.
Ketiga, meminta keterbukaan informasi publik dalam setiap tahapan pengadaan, baik melalui tender maupun Pengadaan Langsung. Transparansi dinilai penting untuk mempersempit peluang terjadinya penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PKPCK Provinsi Lampung belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan dugaan monopoli proyek, praktik kongkalikong, serta lemahnya pengawasan yang disampaikan Himatra.
Klarifikasi dari pihak dinas diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang berimbang, termasuk penjelasan mengenai mekanisme distribusi paket pekerjaan, hasil evaluasi penyedia, pengawasan proyek, dan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan sebelumnya.***
