INSIDE POLITIK- Sejumlah persoalan pelayanan publik dan infrastruktur kembali mencuat dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Pringsewu yang digelar di Pekon Jogjakarta Induk, Kecamatan Gadingrejo, pada Senin (27/4/2026).
Dalam kegiatan tersebut, warga menyampaikan berbagai keluhan langsung kepada anggota DPRD Pringsewu dari Fraksi Gerindra, Gita Kurniawan Putra, dalam suasana dialog terbuka dan interaktif.
Salah satu persoalan yang paling banyak disoroti adalah terkait layanan kesehatan, di mana sejumlah warga mengeluhkan kartu BPJS Kesehatan mereka tidak aktif atau mati, sehingga menyulitkan akses terhadap layanan medis.
Selain itu, warga juga menyoroti belum dibayarkannya insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) selama sekitar 1,4 tahun. Kondisi ini dinilai berdampak pada semangat para pendidik di tingkat dasar.
Di sektor infrastruktur, warga mengusulkan pembangunan jembatan penghubung antar dusun di Pekon Jogjakarta Induk. Jembatan yang direncanakan memiliki panjang sekitar 5 hingga 7 meter itu dinilai penting untuk memperlancar mobilitas warga sehari-hari.
Tak hanya itu, masyarakat juga mengusulkan bantuan alat pertanian berupa hand traktor, mengingat hingga saat ini belum ada bantuan serupa yang masuk ke wilayah tersebut.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Gita Kurniawan Putra menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan kebutuhan mereka.
Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan diperjuangkan melalui mekanisme resmi di DPRD.
“Apa yang menjadi harapan masyarakat akan kami perjuangkan agar bisa terealisasi. Mohon doa dan dukungannya,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa setiap aspirasi akan dibawa ke tingkat fraksi untuk dibahas lebih lanjut sesuai kewenangan dan koordinasi dengan dinas terkait.
Menurutnya, persoalan BPJS akan dikoordinasikan dengan dinas sosial, sementara insentif guru PAUD akan diperjuangkan melalui dinas pendidikan dan kebudayaan.
Kegiatan reses tersebut juga dihadiri tokoh masyarakat dan unsur Uspika setempat, serta berlangsung dalam suasana dialogis, sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara langsung tanpa hambatan.***
