INSIDE POLITIK- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat I di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (27/4/2026).
Penyampaian LKPJ ini menjadi bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sekaligus wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Provinsi Lampung kepada DPRD serta masyarakat atas pelaksanaan pembangunan selama satu tahun anggaran.
Dalam sambutannya, Jihan Nurlela menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban moral dan politik pemerintah daerah terhadap hasil kinerja pembangunan.
Ia menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung terus fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, serta peningkatan sumber daya manusia.
Menurutnya, sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama dalam membangun SDM yang unggul, disertai penguatan konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang merata.
“Kami meyakini pembangunan sumber daya manusia merupakan kunci utama kemajuan daerah. Karena itu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terus menjadi prioritas agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” ujar Jihan.
Selain itu, Pemprov Lampung juga mendorong penguatan ekonomi inklusif melalui pemberdayaan UMKM, peningkatan investasi, ketahanan pangan, serta pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri.
Meski berbagai capaian telah diraih, pemerintah mengakui masih terdapat tantangan dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, berbagai kebijakan strategis akan terus diarahkan pada perbaikan berkelanjutan dengan mempertimbangkan masukan DPRD.
Jihan juga menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan arah pembangunan daerah tetap berada pada jalur yang tepat.
“Kami memandang DPRD sebagai mitra strategis dalam memastikan arah pembangunan berada pada jalur yang benar. Sinergi dan kolaborasi yang kuat menjadi modal penting mewujudkan Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Melalui LKPJ Tahun 2025 ini, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat akuntabilitas pemerintahan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta menjaga keberlanjutan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.***
