InsidePolitik–Laskar Muda Lampung (Ladam) menggelar rapat kordinasi. Rakor itu menyoroti masalah banjir di Bandar Lampung hingga situasi politik terkini di Lampung.
Rakor yang dipimpin langsung Sekjend Ladam, Dedy Somplak dan Panglima Ladam, Misrul itu, turut juga dihadiri Ketum Ladam, Arief Mulyadin dan Ketua Bidang Organisasi Ladam, Bowo Kewol.
Dua masalah yang mendapat sorotan serius Ladam adalah soal banjir khususnya di Bandar Lampung dan situasi politik terkini Lampung khususnya dalam hal pelantikan kepala daerah terpilih hasil pilkada serta pelaksanaan makan bergizi gratis di Lampung.
Khusus masalah banjir di Bandar Lampung, Sekjend Ladam, Dedy Somplak melihat ada kesan Pemkot Bandar Lampung seperti tak pernah sekalipun berupaya melakukan upaya mitigasi untuk mengantisipasi banjir yang selalu terjadi tiap kali musim penghujan.
“Pemkot Bandar Lampung terkesan tak serius melakukan upaya mitigasi bencana khususnya banjir. Setiap tahun, banjir selalu terjadi, dan daerah terdampaknya terus meluas dari tahun ke tahun, selain itu banjir juga sudah menimbulkan korban jiwa, ini tak bisa dibiarkan, harus ada upaya serius dari Pemkot Bandar Lampung,” tegas Dedy.
Pernyataan senada juga disampaikan Panglima Ladam, Misrul yang mendesak Eva Dwiana untuk segera merealisasikan janji politiknya saat pilkada.
“Jangan cuma omon-omon, tapi harus direalisasikan!. Masyarakat Bandar Lampung menuntut penuntasan berbagai masalah di Kota Bandar Lampung khususnya banjir,” kata Misrul.
Sejauh ini, lanjut Misrul lagi, Ladam Lampung juga akan berupaya menyiapkan langkah penanggulangannya, termasuk berpartisipasi dalam penanganan korban banjir.
Selanjutnya, terkait pelantikan kepala daerah terpilih hasil pilkada 2025, Ketum Ladam, Arief Mulyadin menilai sudah selayaknya kepala daerah yang tak bersengketa di MK segera dilantik agar kepala daerah bisa segera bekerja.
Ia menyebut, banyak permasalahan di daerah termasuk di Provinsi Lampung yang harus segera dituntaskan oleh pemimpin definitif.
“Kita lihat masalah harga singkong yang ternyata ada impor tapioka, meski sudah diingatkan oleh Pj Gubernur namun nyatanya pengusaha tetap membandel, ini tak boleh dibiarkan, karena menyangkut kesejahteraan petani singkong,” jelasnya.
Selain itu, Ketua Bidang Organisasi Ladam, Bowo Kewol juga mengimbau pihak terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung untuk total menjalankan program utama Presiden Prabowo Subianto itu.
“Sejauh ini, hasil pantauan kami, baru 10 daerah yang sudah melaksanakan makan bergizi gratis di Lampung, sedangkan sisanya masih ada kendala. Untuk itu, kami imbau para pelaksana untuk benar-benar total menjalankan amanah dan program utama dari Presiden Prabowo ini, karena ini menyangkut upaya pemberian makan berkualitas untuk generasi penerus bangsa khususnya di Lampung,” pungkasnya.
