INSIDE POLITIK- Pemerintah Kabupaten Tanggamus menggelar Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bertema “Sinergi Forkopimda dalam Mewujudkan Kondusivitas IPOLEKSOSBUDHANKAM Kabupaten Tanggamus Tahun 2026 dengan Budaya Kerja Jalan Lurus” di Ruang Rapat Bupati Tanggamus, Senin (6/7/2026).
Rapat koordinasi dipimpin langsung Bupati Tanggamus Drs. H. Moh. Saleh Asnawi, M.A., M.H. dan dihadiri Ketua DPRD Tanggamus Agung Setyo Utomo, Dandim 0424/Tanggamus Letkol Inf. Dwi Djunaidi Mulyono, Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko, perwakilan Kejaksaan Negeri Tanggamus melalui Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Tri Nurandi Sinaga, unsur Badan Intelijen Daerah (Binda), Sekretaris Daerah Suaidi, para asisten, kepala OPD, serta kepala bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Tanggamus Rully Runa Yuda menjelaskan bahwa keberadaan Forkopimda bertujuan memperkuat hubungan harmonis antarpimpinan daerah, menyelesaikan berbagai persoalan strategis, meningkatkan deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini, sekaligus menjaga stabilitas politik, sosial, serta penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam paparannya, ia juga menyampaikan berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah, mulai dari penguatan ideologi Pancasila, penyaluran bantuan keuangan partai politik, penertiban pasar, pemberantasan rokok ilegal, penertiban tambang ilegal, hingga pengembangan destinasi wisata Pantai Muara Indah.
Ketua DPRD Tanggamus Agung Setyo Utomo menyampaikan bahwa kondisi politik di Kabupaten Tanggamus secara umum tetap berjalan kondusif meskipun dinamika di internal partai politik masih terjadi.
“Kalau bicara politik di Kabupaten Tanggamus, semuanya secara umum berjalan kondusif. Dinamika di internal partai merupakan hal yang wajar, tetapi secara keseluruhan situasi politik tetap aman dan kondusif,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar setiap program pemerintah daerah tetap selaras dengan RPJMD dan visi-misi kepala daerah sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Selain itu, Agung menyoroti penataan pasar dan penertiban tambang agar selalu diiringi solusi yang berpihak kepada masyarakat.
“Ketika pemerintah melakukan penertiban, tentu harus diikuti solusi. Pedagang juga harus diberikan sarana dan prasarana sehingga penataan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko memaparkan sejumlah isu keamanan yang menjadi perhatian, di antaranya konflik lahan, kondisi Jembatan Way Kandis, kecelakaan lalu lintas, serta upaya menjaga stabilitas keamanan menjelang berbagai agenda masyarakat.
Menurutnya, penyelesaian konflik lahan terus dilakukan melalui pendekatan persuasif tanpa mengabaikan proses hukum yang berlaku.
“Kami terus mengedepankan komunikasi kepada seluruh pihak agar tidak berkembang menjadi konflik sosial. Semua proses hukum berjalan dan kami mengajak masyarakat tetap menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” tegas Rahmat.
Kapolres juga menyampaikan perkembangan program penanaman bawang putih di Kecamatan Ulu Belu sebagai bagian dari dukungan terhadap program swasembada pangan nasional.
Dandim 0424/Tanggamus Letkol Inf. Dwi Djunaidi Mulyono turut memaparkan sejumlah isu strategis daerah sepanjang Januari hingga Juni 2026 dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
Menurutnya, tantangan yang saat ini perlu mendapat perhatian bersama adalah maraknya penyebaran informasi bernuansa SARA dan hoaks di media sosial akibat masih rendahnya tingkat literasi digital masyarakat.
“Masih ditemukan unggahan bernuansa SARA yang berpotensi memicu perpecahan. Karena itu kami terus mengedukasi masyarakat melalui komunikasi sosial dan penguatan wawasan kebangsaan,” ujarnya.
Dari sisi penegakan hukum, Kasi Datun Kejaksaan Negeri Tanggamus Tri Nurandi Sinaga mengungkapkan sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian, antara lain potensi penyimpangan dana desa, penyalahgunaan narkotika, konflik agraria, hingga potensi polarisasi sosial pasca agenda politik.
Ia menyampaikan bahwa Kejaksaan terus mengoptimalkan Program Jaga Desa, penyuluhan hukum, serta mendorong pembangunan pusat rehabilitasi narkotika di Kabupaten Tanggamus.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat mendukung pembangunan pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika agar penanganan korban penyalahgunaan narkoba menjadi lebih efektif,” katanya.
Sementara itu, perwakilan Binda Tanggamus Fadil memaparkan sejumlah potensi kerawanan yang perlu diantisipasi, di antaranya penyebaran paham khilafah melalui komunitas tertutup, dinamika pergerakan mahasiswa, konflik satwa liar dengan masyarakat, aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hutan, hingga dugaan peredaran senjata api ilegal yang berkaitan dengan meningkatnya kasus begal.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Suaidi menekankan pentingnya memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD serta meningkatkan koordinasi hingga tingkat Forkopimcam agar setiap persoalan sosial dapat diantisipasi sejak dini.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Bupati Tanggamus Moh. Saleh Asnawi menegaskan seluruh persoalan akan dibahas secara komprehensif bersama seluruh instansi terkait, termasuk persoalan aktivitas tambang rakyat.
Menurutnya, pemerintah harus mampu membedakan aktivitas masyarakat yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan kegiatan yang bersifat komersial.
“Kita harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi tentu ada batasannya. Kalau sudah bersifat komersial dan melanggar aturan, tentu harus ditindak sesuai ketentuan. Semua ini akan kita pelajari bersama agar ada solusi yang berpihak kepada masyarakat namun tetap sesuai aturan,” tegas Bupati.
Ia berharap sinergi seluruh unsur Forkopimda terus diperkuat sehingga stabilitas daerah tetap terjaga dan pembangunan di Kabupaten Tanggamus dapat berjalan secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.***
