INSIDE POLITIK— Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat strategi pengelolaan kawasan hutan sebagai bagian dari agenda besar pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam rapat lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, berbagai rencana strategis dibahas untuk mengakselerasi kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Rapat yang digelar pada Jumat, 18 Juli 2025 di Ruang Sekda, Kompleks Kantor Gubernur Lampung ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Kehutanan, Bappeda, dan Dinas Lingkungan Hidup, serta merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal pada forum penyusunan arah pembangunan lima tahun ke depan, April lalu.
Kawasan Hutan: Aset Ekologis dan Ekonomi
Data Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XX Bandar Lampung mencatat bahwa 28,1% wilayah Lampung atau sekitar 948.641 hektare merupakan kawasan hutan. Tantangannya, sebagian besar lahan tersebut sudah dimanfaatkan masyarakat secara langsung.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah, menekankan bahwa Program Perhutanan Sosial (PS) adalah solusi konkret. Program ini tidak hanya melegalkan pemanfaatan lahan oleh masyarakat, tapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
“Potensi areal perhutanan sosial di Lampung mencapai 155.870 hektare yang tersebar di 17 KPH. Nilai transaksi ekonominya di tahun 2024 tembus Rp323 miliar,” papar Yanyan.
Ekonomi Hijau, Hutan Terjaga, Rakyat Sejahtera
Sekdaprov Marindo menegaskan bahwa pengelolaan hutan tak boleh hanya fokus pada aspek konservasi, tetapi juga harus berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
“Hutan adalah aset penting. Kita tidak bisa membiarkannya menjadi beban, tapi harus menjadikannya sebagai kekuatan ekonomi daerah yang lestari,” ujar Marindo.
Ia menekankan perlunya optimalisasi regulasi dan potensi kawasan hutan untuk mendukung program prioritas daerah, termasuk pengentasan kemiskinan dan ketahanan lingkungan.
Sinergi dan Kolaborasi Jadi Kunci
Rapat tersebut juga memperkuat komitmen lintas OPD dalam menangani isu-isu lingkungan dan kehutanan, termasuk dalam menyatukan langkah antara kebijakan tata ruang, konservasi, serta ekonomi kerakyatan.
“Ke depan, kita dorong kolaborasi yang lebih konkret antar sektor—baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat adat dan petani hutan,” kata Marindo.***
