INSIDE POLITIK– Memasuki pertengahan triwulan kedua tahun anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Lampung mencatatkan capaian luar biasa. Pendapatan daerah Lampung per 10 Mei 2025 berhasil menembus angka Rp2,25 triliun atau setara dengan 30,23% dari target tahunan, menjadikannya yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Kinerja ini bahkan melampaui angka pendapatan tahun-tahun sebelumnya, yang hanya berkisar antara 23% hingga 29% dari target, dengan nilai tertinggi sebelumnya tercatat di angka Rp2,04 triliun.
📊 Capaian Pendapatan Daerah 10 Mei (5 Tahun Terakhir):
- 2021: Rp1,88 T (25,02%)
- 2022: Rp2,04 T (29,50%)
- 2023: Rp2,00 T (24,83%)
- 2024: Rp2,04 T (23,72%)
- 2025: Rp2,25 T (30,23%) ✅
Tak hanya dari sisi pendapatan, belanja daerah Lampung juga ikut melesat, dengan realisasi mencapai Rp1,85 triliun atau 24,62%, menjadikannya rekor tertinggi dalam periode yang sama.
📉 Capaian Belanja Daerah 10 Mei (5 Tahun Terakhir):
- 2021: Rp1,38 T (18,34%)
- 2022: Rp1,35 T (19,02%)
- 2023: Rp1,42 T (17,24%)
- 2024: Rp1,82 T (20,82%)
- 2025: Rp1,85 T (24,62%) ✅
Menurut data Kementerian Dalam Negeri, lompatan tajam terjadi dalam tiga bulan terakhir. Bila di Februari 2025 realisasi pendapatan baru menyentuh 8,83% dan belanja 5,67%, maka dalam kurun dua bulan lebih, keduanya melonjak hampir tiga kali lipat.
Akselerasi keuangan ini mencerminkan respons cepat dan strategi yang efektif dalam pengelolaan anggaran. Pemprov Lampung dinilai berhasil mengoptimalkan potensi pendapatan daerah secara inovatif sekaligus mempercepat penyerapan belanja untuk memperkuat program pembangunan.
Gubernur Lampung menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerja keras dalam mendorong kinerja fiskal provinsi. Ia juga menegaskan bahwa penguatan inovasi dalam pengelolaan keuangan akan terus dilanjutkan.
“Kinerja keuangan Provinsi Lampung ngacir! Pendapatan dan belanja kita tahun ini terbaik dalam lima tahun terakhir. Ini fondasi penting untuk pembangunan berkelanjutan,” tegas Gubernur.
Capaian ini tak hanya mencerminkan ketahanan fiskal, tetapi juga menandai arah baru Lampung sebagai provinsi dengan tata kelola keuangan yang semakin progresif dan berdampak nyata bagi masyarakat.***
