INSIDE POLITIK— Pemerintah Provinsi Lampung mencatat sejarah baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Per 10 Mei 2025, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai 30,23% untuk pendapatan dan 24,62% untuk belanja—angka tertinggi dalam lima tahun terakhir dan kini melampaui rata-rata nasional.
Ironisnya, hanya tiga hari sebelumnya, data Kemendagri menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan terendah kedua secara nasional. Namun dalam waktu singkat, Lampung membalikkan keadaan secara dramatis dengan kenaikan lebih dari 21 poin persentase pada pendapatan dan hampir 19 poin pada belanja.
Respons Cepat, Strategi Tajam
Transformasi ini tak lepas dari langkah strategis Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, yang menjawab kritik dengan kerja nyata, bukan retorika. Ia mengarahkan Pemprov Lampung melakukan tiga terobosan utama:
- Menyelaraskan penatausahaan kas dengan progres pembangunan fisik dan sosial.
- Mengintegrasikan Dana BOS dan BLUD ke dalam sistem pelaporan anggaran yang akuntabel.
- Mempercepat perputaran kas agar langsung berdampak ke masyarakat.
Kebijakan ini sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang menekankan bahwa belanja pemerintah harus menjadi motor penggerak ekonomi.
Akademisi: Lampung Tunjukkan Fiscal Leadership Sejati
Menurut Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA., akademisi Universitas Lampung dan pengurus ISEI, keberhasilan Lampung bukan sekadar soal eksekusi cepat.
“Apa yang dilakukan Pemprov Lampung adalah contoh nyata dari fiscal shock response yang matang dan keberanian untuk berbenah. Ini adalah bentuk fiscal leadership yang tangguh dan berbasis data,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa kepemimpinan fiskal yang baik tidak menuntut kesempurnaan, melainkan kemampuan untuk belajar cepat dan menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi dan kebijakan nasional.
Dari Tertinggal Jadi Teladan
Keberhasilan ini menempatkan Lampung dalam sorotan nasional sebagai contoh provinsi yang berhasil membalikkan kinerja fiskal secara cepat dan terukur. Langkah-langkah inovatif dan reformasi internal yang dilakukan Pemprov Lampung kini menjadi rujukan nasional dalam hal percepatan realisasi APBD dan efisiensi belanja.
Dengan momentum ini, Lampung tidak hanya mengejar ketertinggalan, tetapi juga mengukuhkan diri sebagai provinsi dengan kinerja fiskal paling progresif di tahun 2025. Ke depan, keberhasilan ini diharapkan menjadi fondasi kuat untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.***
