INSIDE POLITIK– Pemerintah Provinsi Lampung semakin serius dalam memacu pembangunan infrastruktur strategis di kawasan pesisir. Melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Pemprov tengah mematangkan penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) untuk dua ruas vital, yakni Jalan RE Martadinata dan Jalan Lempasing–Padang Cermin.
Langkah ini menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah mengingat pentingnya kedua ruas jalan tersebut dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar arus lalu lintas, hingga mendukung pengembangan pariwisata di Teluk Lampung dan Kabupaten Pesawaran yang dikenal sebagai kawasan dengan potensi wisata bahari unggulan.
Paparan resmi terkait progres penyusunan DPPT disampaikan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, Ir. M. Taufiqullah, ST., MT., pada Senin (22/9/2025). Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan upaya strategis untuk meningkatkan daya saing daerah.
“Ruas jalan RE Martadinata dan Lempasing–Padang Cermin akan ditata dan diperlebar. Ini bukan hanya untuk memperlancar transportasi, tapi juga memberi dampak nyata bagi perekonomian masyarakat sekitar, khususnya sektor pariwisata dan distribusi hasil perikanan,” jelas Taufiqullah.
Tahap Krusial: Identifikasi Kebutuhan Lahan
Dalam penyusunan DPPT, salah satu aspek penting yang tengah digarap adalah identifikasi kebutuhan lahan. Proses ini dinilai krusial karena menyangkut legalitas dan potensi dampak sosial di lapangan.
“Persoalan lahan adalah faktor paling sensitif dalam pembangunan infrastruktur. Jika tidak dipetakan dengan baik sejak awal, bisa menimbulkan sengketa hukum ataupun konflik sosial. Karena itu, penyusunan DPPT dilakukan secara detail dan terukur, agar ke depan tidak ada kendala berarti,” ujarnya menambahkan.
Dukungan Pariwisata dan Perekonomian Lokal
Ruas jalan RE Martadinata yang menjadi akses utama menuju kawasan wisata pesisir, serta ruas Lempasing–Padang Cermin yang menghubungkan sentra perikanan dengan jalur distribusi utama, diyakini akan memberi nilai tambah signifikan bagi daerah.
Selain meningkatkan kenyamanan wisatawan menuju destinasi unggulan seperti Pantai Mutun, Pulau Pahawang, hingga Kiluan, pembangunan jalan ini juga akan memperlancar mobilitas hasil laut dari para nelayan. Dengan demikian, masyarakat sekitar bisa merasakan dampak ekonomi secara langsung.
“Peningkatan infrastruktur ini adalah bagian dari program prioritas Gubernur Lampung. Tujuannya jelas, memperkuat sektor pariwisata, memperlancar distribusi hasil perikanan, dan mendukung perekonomian masyarakat secara menyeluruh,” kata Taufiqullah.
Optimisme Penyelesaian DPPT dan Tahap Lanjutan
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi optimis, jika penyusunan DPPT berjalan sesuai rencana, maka proyek ini segera masuk tahap pelaksanaan. Artinya, tidak lama lagi masyarakat akan melihat perubahan nyata dari sisi kualitas jalan di kawasan tersebut.
Dengan terwujudnya proyek ini, Lampung diharapkan tidak hanya memperbaiki akses transportasi, tetapi juga meningkatkan daya tarik sebagai destinasi wisata unggulan di Sumatera. Pada saat yang sama, geliat ekonomi lokal akan terdorong melalui jalur distribusi yang lebih efisien dan terintegrasi.***
