INSIDE POLITIK — Pemerintah Kabupaten Pringsewu bersama anggota Komite IV DPD RI Almira Nabila Fauzi dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menggelar audiensi dan diskusi terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor BPS Kabupaten Pringsewu, Jalan Lintas Barat Sumatera, Dusun Wonokriyo, Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Kamis (30/7/2026).
Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional yang akan menghasilkan gambaran mengenai struktur dan karakteristik perekonomian Indonesia.
Menurutnya, data yang dihasilkan dari sensus tersebut akan menjadi salah satu landasan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan, mengembangkan UMKM, meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, hingga mempercepat transformasi ekonomi daerah.
“Pemkab Pringsewu mendukung penuh seluruh tahapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026,” ujar Umi Laila.
Ia menegaskan keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Pringsewu telah menerbitkan Surat Edaran Bupati kepada seluruh perangkat daerah, pemerintah pekon dan kelurahan, serta masyarakat agar turut mendukung pelaksanaan sensus.
Pemkab Pringsewu juga menyampaikan video dukungan Bupati sebagai ajakan kepada masyarakat dan pelaku usaha agar menerima petugas sensus serta memberikan data yang benar dan lengkap.
Selain itu, pemerintah daerah turut berpartisipasi dalam pencanangan Sensus Ekonomi 2026 sebagai bentuk komitmen bersama untuk menyukseskan agenda statistik nasional tersebut.
“Kemudian memfasilitasi penyediaan lokasi strategis untuk pemasangan baliho dan media publikasi Sensus Ekonomi 2026 sehingga informasi dapat menjangkau masyarakat secara luas,” kata Umi.
Pemkab Pringsewu juga memberikan dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan pendataan usaha secara bersama serta membangun koordinasi dengan BPS agar pelaksanaan sensus di lapangan berjalan lancar, aman, dan tepat waktu.
Umi berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 tidak berhenti sebagai publikasi statistik, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
“Harapannya dapat dimanfaatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan RPJMD, pengembangan potensi daerah, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
BPS: Data Sensus Ekonomi Penting untuk Kebijakan
Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution mengatakan Sensus Ekonomi memiliki peran penting karena data yang dihasilkan dapat menjadi dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pemerintah.
Menurutnya, data yang akurat dibutuhkan agar kebijakan pemerintah dapat disusun secara tepat sasaran.
Karena itu, ia berharap dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, legislatif, dan anggota DPD RI, terus diperkuat.
“Kita masih ada waktu beberapa pekan ke depan, di mana Sensus Ekonomi ini akan selesai pada 31 Agustus 2026. Kami yakin DPD RI dan Wakil Bupati Pringsewu dapat mendorong kesuksesan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026,” kata Ahmadriswan.
Ia menegaskan Sensus Ekonomi bukan hanya menjadi kepentingan pemerintah atau BPS, melainkan merupakan agenda nasional yang membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat.
“Untuk dipahami, bahwa Sensus Ekonomi ini bukan hanya milik pemerintah atau BPS, tetapi milik negara,” ujarnya.
Ia juga meminta agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Pringsewu terus dikawal sehingga proses pendataan dapat berjalan dengan baik hingga selesai.
DPD RI Dorong Sosialisasi Diperkuat
Sementara itu, anggota Komite IV DPD RI Almira Nabila Fauzi berharap audiensi dan diskusi tersebut dapat memberikan pemahaman lebih mendalam kepada seluruh pihak mengenai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Almira mengajak pemerintah daerah, BPS, dunia usaha, dan masyarakat bersama-sama menyukseskan pelaksanaan sensus.
“Saya berharap sosialisasi kepada masyarakat terus diperkuat agar pemahaman masyarakat terkait Sensus Ekonomi ini semakin meningkat sehingga mereka tidak ragu-ragu lagi untuk memberikan data yang sebenarnya,” ujarnya.
Menurut Almira, Sensus Ekonomi 2026 merupakan fondasi penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat.
Setelah kegiatan audiensi dan diskusi, rombongan kemudian melakukan peninjauan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 ke Pasar Gadingrejo, Pringsewu.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bupati Pringsewu Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan Siti Litawati, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Pringsewu Hendrid, Sekretaris Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Reka, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Moudy Ary Nazolla, kepala BPS dari sejumlah kabupaten, serta para petugas Sensus Ekonomi 2026.***
