INSIDE POLITIK– Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menggelar rapat strategis dalam rangka mematangkan usulan program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan alternatif yang menyasar masyarakat di daerah terpencil dan kurang terjangkau layanan pendidikan formal. Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si, di ruang kerja Sekretaris Daerah, Rabu (16/4/2025).
Turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Bupati Romli, S.Kom., S.H., M.H., serta Sekretaris Daerah Drs. Lekok, M.M..
Dalam arahannya, Hamartoni menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata dari keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat marginal. “Program ini hadir sebagai jawaban atas kesenjangan akses pendidikan. Tidak boleh ada anak di Lampung Utara yang kehilangan masa depan hanya karena sulit menjangkau sekolah,” tegasnya.
Wakil Bupati Romli menambahkan, Sekolah Rakyat harus dirancang fleksibel namun tetap berpedoman pada standar pendidikan nasional. “Kurikulum yang kontekstual, pengajar yang berdedikasi, dan dukungan sarana menjadi pilar utama. Kita ingin pendekatan yang adaptif namun tetap berkualitas,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Drs. Lekok menuturkan bahwa rapat ini adalah fondasi awal penyusunan proposal teknis dan regulasi pendukung yang akan diusulkan ke pemerintah pusat. Ia juga menyampaikan rencana pembentukan tim khusus untuk pemetaan wilayah sasaran dan penyusunan roadmap implementasi.
“Sinergi dengan semua pemangku kepentingan, mulai dari ormas, tokoh pendidikan, hingga dunia usaha, sangat diperlukan agar Sekolah Rakyat ini benar-benar hidup dan bermanfaat,” tambah Lekok.
Rapat ditutup dengan instruksi kepada seluruh OPD terkait untuk bergerak cepat dalam menyiapkan segala kebutuhan teknis, administrasi, serta regulasi, demi mewujudkan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lampung Utara.***
