INSIDE POLITIK- Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mulai mematangkan arah pembangunan daerah tahun 2027 dengan menjadikan pariwisata berbasis potensi desa sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) 2027 yang digelar di Aula Rimau Kantor Bappeda, Rabu (11/3/2026).
Musrenbang RKPD 2027 ini dihadiri Bupati Radityo Egi Pratama, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, serta Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela bersama jajaran Forkopimda, perangkat daerah, instansi vertikal, dan perwakilan masyarakat.
Ekonomi Lampung Selatan Tumbuh Positif
Dalam sambutannya, Bupati Radityo Egi Pratama memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah sepanjang tahun 2025 yang menunjukkan tren positif.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan mencapai 5,71 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 5,28 persen maupun nasional yang berada di angka 5,11 persen.
“PDRB kita meningkat dari Rp60,32 triliun menjadi Rp65,66 triliun. Angka kemiskinan dan stunting juga berhasil ditekan secara signifikan. Ini menjadi fondasi penting menuju pembangunan 2027,” ujar Egi.
Selain itu, pemerintah daerah juga memperkuat pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan sepanjang 270,9 kilometer serta penguatan ekonomi desa melalui 260 Koperasi Desa Merah Putih.
Desa HELAU Jadi Model Pariwisata Berkelanjutan
Ke depan, pembangunan Lampung Selatan akan difokuskan pada pengembangan pariwisata berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi.
Salah satu program unggulan yang disiapkan adalah pengembangan Desa HELAU (Hijau, Elok, Lestari, Aman, Unggul) sebagai model desa wisata yang ramah lingkungan dan berdaya saing.
“Lampung Selatan adalah Beranda Sumatera. Kita memiliki potensi gunung dan pantai yang luar biasa. Melalui Desa HELAU, pariwisata diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat tanpa merusak budaya dan lingkungan,” jelas Egi.
Ribuan Usulan Masyarakat Masuk Perencanaan
Kepala Bappeda Lampung Selatan Aryan Saruhian menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD 2027 merupakan puncak dari proses perencanaan pembangunan yang telah dimulai dari tingkat desa hingga kecamatan.
Dari proses tersebut, tercatat sebanyak 1.169 usulan masyarakat dari 17 kecamatan serta 412 pokok pikiran DPRD yang telah diverifikasi secara teknokratis.
“Seluruh usulan ini menjadi dasar dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah tahun 2027,” kata Aryan.
Wagub Tekankan Integritas Perencanaan
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengingatkan pentingnya integritas dalam setiap proses perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, kolaborasi pembangunan harus dibarengi dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Kolaborasi tanpa integritas tidak akan menghasilkan kinerja dan kepercayaan publik yang tinggi. Setiap tahapan perencanaan harus transparan, akuntabel, dan taat aturan,” tegas Jihan.
Musrenbang RKPD 2027 ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh para pemangku kepentingan sebagai simbol komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan Lampung Selatan yang lebih maju dan berkelanjutan.***
