INSIDE POLITIK – Maluku Utara, yang dikenal dengan sebutan Moloku Kie Raha (empat kerajaan besar), menjadi tujuan ke-17 safari kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Kunjungan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk komitmen pemerintah mengawal sinergi kebijakan pertanahan dengan pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia.
Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis, menyebutkan bahwa rapat koordinasi dijadwalkan berlangsung Sabtu (23/8/2025) di Kota Ternate bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, para bupati, wali kota, serta Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. “Jika memungkinkan, Gubernur Maluku, Papua, dan Papua Barat juga akan hadir,” ujarnya di Jakarta.
Selain rapat koordinasi, Menteri Nusron juga akan tampil dalam forum KAHMI Regional se-Papua, Maluku, dan Maluku Utara untuk menyampaikan orasi kebangsaan. Menurut Harison, undangan ini menjadi bentuk apresiasi KAHMI terhadap komitmen Nusron membangun tata kelola pertanahan yang inklusif.
Tidak berhenti di situ, Nusron dijadwalkan berdialog dengan Kementerian Agama Maluku Utara serta sejumlah organisasi masyarakat Islam, sekaligus memberikan pengarahan internal kepada jajaran Kanwil BPN dan kantor pertanahan kabupaten/kota.
Bagi Nusron, koordinasi erat antara pusat dan daerah adalah kunci pengelolaan tata ruang berkelanjutan. Kehadirannya di Maluku Utara diharapkan dapat membuka ruang sinergi lebih luas, termasuk mendorong investasi yang berkeadilan bagi masyarakat setempat.
Dalam lawatan ini, ia akan didampingi Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, dan Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh.***
