INSIDE POLITIK- Sejumlah wali murid di Bandar Lampung mengungkap keresahan mereka terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang diduga terjadi saat momen pembagian rapor di salah satu SMP negeri.
Keresahan ini mencuat dalam obrolan para wali murid yang mengaku pernah mengalami atau mendengar praktik permintaan uang secara tidak langsung oleh oknum guru atau wali kelas.
“Kalau pembagian rapor suka dimintain uang titipan, tapi enggak langsung. Biasanya pakai bahasa halus, seperti ‘ada yang mau dititip enggak’,” ujar salah satu wali murid dalam perbincangan, Selasa (21/4/2026).
Menurutnya, meski tidak ada kewajiban resmi, pola komunikasi tersebut kerap menimbulkan tekanan sosial. Wali murid merasa tidak enak jika tidak memberikan sesuatu, terlebih ketika mengetahui orang tua siswa lain ikut memberi.
“Jadinya serba salah. Dibilang enggak wajib, tapi kalau yang lain ngasih kita jadi enggak enak,” lanjutnya.
Praktik yang dibungkus dengan dalih “terima kasih” ini dinilai berpotensi mengarah pada pungli karena dilakukan dalam situasi yang melibatkan relasi kuasa antara guru dan wali murid. Selain itu, momen pembagian rapor yang seharusnya menjadi ruang evaluasi pendidikan justru dikhawatirkan berubah menjadi ajang transaksional.
Hingga berita ini diturunkan, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bandar Lampung, Kusrina, belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan tersebut.
Wali murid berharap pihak sekolah maupun instansi terkait dapat memberikan kejelasan serta memastikan tidak ada praktik pungutan di luar ketentuan yang berlaku, agar dunia pendidikan tetap bersih dan berintegritas.***
