INSIDE POLITIK- Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang adil, inklusif, dan bebas diskriminasi melalui dukungan terhadap pembentukan Desa Sadar Hak Asasi Manusia (HAM).
Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat menerima kunjungan kerja Kantor Wilayah Kementerian HAM Lampung di ruang kerjanya, Selasa (21/4/2026).
Gubernur Mirza menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai HAM harus menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat desa dan kelurahan.
“Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh pembentukan desa sadar HAM. Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan masyarakat mendapatkan haknya secara adil dan tanpa diskriminasi,” ujar Mirza.
Ia menjelaskan, pembentukan Desa Sadar HAM sejalan dengan program unggulan Pemprov Lampung, yakni Desaku Maju, yang selama ini difokuskan pada pembangunan desa secara menyeluruh.
Menurutnya, pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kesadaran hukum dan HAM.
“Melalui Desaku Maju, kita ingin desa-desa di Lampung tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga memiliki masyarakat yang sadar hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM,” katanya.
Mirza menambahkan, desa yang ideal adalah desa yang mampu menyeimbangkan pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.
“Desa harus menjadi fondasi pembangunan daerah. Ketika desanya maju, SDM-nya kuat, dan masyarakatnya sadar HAM, maka pembangunan akan berjalan lebih berkeadilan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian HAM Lampung Basnamara berharap dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Lampung agar program Desa Sadar HAM dapat berjalan optimal di seluruh kabupaten dan kota.
Ia juga mengapresiasi langkah Gubernur Lampung yang dinilai telah menunjukkan komitmen nyata dalam menjunjung tinggi nilai-nilai HAM di daerah.
“Komitmen Pak Gubernur yang turun langsung menyerap aspirasi masyarakat merupakan bagian dari implementasi nilai HAM. Ini menjadi contoh baik bagi daerah lain,” ujarnya.
Pembentukan Desa Sadar HAM diharapkan menjadi langkah konkret dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Dengan sinergi antara program Desaku Maju dan Desa Sadar HAM, Pemprov Lampung optimistis mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.***
