Oleh: Kiagus Bambang Utoyo
INSIDE POLITIK- Indonesia mungkin menjadi salah satu negara yang paling rajin berbicara soal moral. Mulai dari ceramah agama, seminar integritas, pidato pejabat, hingga unggahan media sosial, hampir setiap hari masyarakat dijejali nasihat tentang kejujuran, amanah, dan etika.
Namun ironinya, semakin sering moral dibicarakan, semakin sulit pula menemukan praktik kejujuran dalam kehidupan sehari-hari.
Fenomena inilah yang pernah dikritik tajam oleh sastrawan dan jurnalis legendaris Indonesia, Mochtar Lubis, melalui ceramah terkenalnya berjudul Manusia Indonesia pada 1977.
Dalam pandangannya, salah satu watak paling menonjol manusia Indonesia adalah hipokrisi atau kemunafikan sosial. Sederhananya: lain di depan, lain di belakang.
Kritik tersebut terasa tetap relevan hingga hari ini.
Di ruang publik, bangsa ini begitu gemar membicarakan integritas. Tetapi dalam praktiknya, budaya menyenangkan atasan, menjaga citra, dan menghindari konflik sering kali lebih dominan dibanding keberanian menyampaikan kebenaran.
Fenomena itu terlihat mulai dari birokrasi, politik, hingga kehidupan sosial sehari-hari.
Budaya “asal bapak senang” masih hidup dalam berbagai bentuk modern. Bedanya, jika dulu feodalisme hadir lewat singgasana dan kekuasaan kerajaan, kini ia hadir melalui ruang rapat, grup WhatsApp kantor, hingga presentasi formal dengan istilah-istilah seperti “sinergi”, “optimalisasi”, dan “penguatan”.
Akibatnya, banyak orang lebih sibuk menjaga suasana tetap nyaman dibanding menyampaikan realitas yang sebenarnya.
Kritik dianggap mengganggu harmoni. Kejujuran dinilai terlalu kasar. Sementara kemampuan menjaga citra justru dipuji sebagai kedewasaan sosial.
Dalam konteks modern, kondisi tersebut melahirkan apa yang kini dikenal sebagai performative morality atau moralitas pertunjukan.
Kejujuran menjadi slogan. Integritas berubah menjadi dekorasi seminar. Kesederhanaan dijadikan konten media sosial.
Yang penting terlihat baik di depan publik, meskipun praktik di belakang layar belum tentu sejalan.
Ironisnya, masyarakat sering kali menyadari kepalsuan itu, tetapi tetap ikut memainkan perannya demi bertahan hidup dalam sistem sosial yang sudah terbentuk lama.
Di depan memuji, di belakang mengeluh.
Di ruang rapat semua tampak sepakat, tetapi setelah rapat selesai, kritik baru muncul di warung kopi atau obrolan pribadi.
Menurut tulisan Kiagus Bambang Utoyo, kondisi tersebut tidak sepenuhnya lahir karena masyarakat Indonesia buruk secara moral. Sebagian berasal dari budaya yang menjunjung harmoni sosial dan menghindari konflik terbuka.
Namun masalah muncul ketika budaya sopan santun berubah menjadi budaya menutup-nutupi.
Ketika kesopanan dipakai untuk melindungi kepalsuan, maka kejujuran perlahan dianggap ancaman.
Akibatnya, orang yang terlalu jujur justru sering dicap tidak etis, tidak memahami budaya, atau dianggap belum matang secara sosial.
Padahal, bangsa tidak akan benar-benar maju jika kejujuran terus dikalahkan oleh kepentingan menjaga citra.
Tulisan ini mengingatkan bahwa persoalan terbesar Indonesia mungkin bukan karena terlalu banyak orang jahat, melainkan terlalu banyak orang baik yang terlalu lama belajar berpura-pura demi bertahan hidup.
Karena ketika kepalsuan dilakukan sendirian, ia disebut dusta.
Namun ketika dipraktikkan bersama-sama dalam waktu lama, ia perlahan berubah menjadi budaya sosial yang dianggap normal.***
