INSIDE POLITIK- Pemerintah Provinsi Lampung mulai tancap gas memperkuat digitalisasi daerah demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mempercepat pelayanan publik yang selama ini dinilai masih lambat dan berbelit.
Langkah itu ditegaskan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Lampung di Mahan Agung, Bandar Lampung, Senin (25/5/2026).
Dalam forum tersebut, Mirza menyoroti besarnya potensi ekonomi Lampung yang belum sepenuhnya mampu dikonversi menjadi pemasukan daerah. Menurutnya, struktur ekonomi Lampung saat ini masih ditopang sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
“Sektor primer menyerap hampir dua juta tenaga kerja dan menjadi sumber penghidupan jutaan masyarakat Lampung,” ujarnya.
Mirza memaparkan, nilai ekonomi sektor primer Lampung diperkirakan mencapai hampir Rp150 triliun dengan total perputaran uang sepanjang 2025 menyentuh Rp528 triliun. Namun ironisnya, PAD Lampung saat ini baru berkisar Rp8,5 triliun hingga Rp10 triliun atau belum mencapai lima persen dari total aktivitas ekonomi daerah.
Menurutnya, salah satu penyebab rendahnya PAD adalah belum optimalnya digitalisasi transaksi pemerintah daerah yang masih membuka celah kebocoran penerimaan.
“ETPD bukan sekadar mengubah transaksi menjadi digital, tetapi juga membangun transparansi dan integritas tata kelola keuangan daerah,” tegas Mirza.
Lampung-In Disiapkan Jadi Super App Pelayanan Publik
Sebagai solusi, Pemprov Lampung kini tengah mengembangkan super app bernama “Lampung-In” yang akan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu aplikasi.
Platform tersebut nantinya mencakup pembayaran pajak daerah, layanan Samsat, pembayaran PAD, hingga sistem pengaduan masyarakat.
Mirza menilai digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga cara mempercepat respons pemerintah terhadap kebutuhan warga.
Ia mencontohkan, selama ini laporan masyarakat ke OPD kerap membutuhkan waktu sangat lama untuk ditindaklanjuti akibat birokrasi yang panjang.
“Digitalisasi diharapkan mempercepat pelayanan publik dan memperpendek jalur birokrasi,” katanya.
Wagub Jihan: Digitalisasi Harus Berdampak Nyata
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengatakan transformasi digital menjadi langkah penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel.
Menurut Jihan, teknologi harus benar-benar menghadirkan manfaat langsung yang bisa dirasakan masyarakat.
“Hari ini kita berdiskusi bagaimana pelayanan publik bisa lebih cepat, tepat sasaran, bermanfaat, dan bersih dari korupsi,” ujar Jihan.
Meski begitu, ia mengakui digitalisasi daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kebiasaan masyarakat menggunakan uang tunai hingga keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah.
Karena itu, ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Lampung bergerak bersama memperkuat implementasi digitalisasi pelayanan publik.
Lampung Ingin Keluar dari Pola Lama
Pertemuan TP2DD ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov Lampung ingin keluar dari pola birokrasi konvensional menuju sistem pemerintahan berbasis digital yang lebih efisien.
Dengan potensi ekonomi yang besar, Pemprov Lampung berharap digitalisasi mampu menekan kebocoran pendapatan, memperkuat transparansi anggaran, sekaligus mempercepat pembangunan daerah.
Jika berjalan optimal, transformasi digital ini bukan cuma membuat pelayanan publik lebih simpel dan cepat, tetapi juga bisa menjadi mesin baru peningkatan PAD di tengah tantangan fiskal daerah yang semakin ketat.***
